Bela Negara Tangkal Perang Modern

Minggu, 9 Apr 2017

JAKARTA (Pos Sore) — Perang modern yang bersifat nonmiliter hingga saat ini belum diatur oleh Konvensi Jenewa. Akibatnya, negara-negara yang runtuh akibat serangan yang dilancarkan oleh negara-negara lain, tidak bisa mengadu kepada lembaga internasional manapun atas nasib malang yang dialaminya.

“Banyak contoh negara runtuh akibat serangan tersebut. Perang modern misalnya perang yang menggunakan informasi dan ideologi,” kata Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bangsa (YSNB) Pontjo Sutowo, pada pembukaan Diskusi Panel Serial (DPS) 2017-2018, Sabtu (8/4).

Ia menjelaskan, perang ideologi menyebabkan ditinggalkannya ideologi dan dasar negara dan didudukinya wilayah suatu negara secara de facto oleh kekuasaan negara asing dengan berbagai alasan.

Sedangkan financial welfare adalah perang yang menyebabkan kacau balaunya berbagai data yang digunakan negara yang bersangkutan, dikuasainya sebagian besar sumberdaya alam melalui manipulasi perizinan oleh berbagai korporasi asing.

“Sayangnya kondisi ini belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah, terbukti paket undang-undang pertahanan yang berlaku sekarang sudah out of dated, sebab berasal dari tahun 2002 dan 2004,” tambah Ketua Aliansi Kebangsaan itu.

Berbagai perang modern seperti information and ideological welfare, financial welfare, dan cyber welfare, juga belum mendapat perhatian bersama, sekalipun kini mulai tumbuh kesadaran bahayanya kondisi tersebut.

Ketua FKPPI ini berpandangan kondisi krusial tersebut seharusnya menjadi momen menghimpun seluruh pemikiran kita sebagai bangsa untuk mengambil langkah yang dianggap perlu agar Ketahanan Nasional semakin kokoh.

Selain itu, segala kerentanan dapat ditanggulangi agar kelangsungan hidup bangsa dapat terjamin.

Dikatakan, kita sebenarnya memiliki seluruh perangkat lunak yang mampu menahan perang modern. Yaitu, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dijabarkan dalam Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

IMG_20170408_113546_HDR

“Perangkat lunak tersebut, penggunaannya sepenuhnya di pundak pemerintah. Pemerintah seharusnya aktif memaksimalkannya,” tandasnya.

Namun mengingat UUD 1945 menyatakan jika pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, maka diperlukan keterpaduan keduanya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menyatakan jika kekuatan bersenjata hanya dapat menyumbangkan 1 persen di dalam masalah perang modern, yang 99 persen sisanya adalah dengan kekuatan soft power yaitu dengan memenangkan hati nurani rakyat.

“Kekuatan hati nurani rakyat tersebut adalah membangun kekuatan idealisme rakyat,” katanya saat membuka DPS pertama itu.

Menurutnya, strategi pertahanan khas Indonesia dalam menghadapi perang modern adalah membangun kekuatan Idealis Hati Nurani, yang merupakan penggabungan antara kekuatan soft power keluar (Melalui Diplomasi Pertahanan Kawasan) dan penyiapan kekuatan hard power ke dalam dengan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta.

Konsep-konsep tersebut, yang harus lebih mengedepankan penguatan jiwa dan idealis bangsa sebagai kekuatan utama tersebut, dapat dilaksanakan melalui penanaman nilai-nilai dan Semangat Kesadaran Bela Negara.

“Kesadaran Bela Negara ini metode yang telah terbukti ampuh dan handal guna menangkal seluruh bentuk ancaman terhadap keutuhan dan integritas bangsa dan negara Indonesia,” kata Ryamizard Ryacudu.

Ryamizard Ryacudu berharap membangun idealisme rakyat tersebut tidak menjadi retorika, namun harus mampu diwujudkan dan diimplementasikan secara nyata dalam produk kebijakan yang ada, serta di seluruh aktifitas komponen anak bangsa. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015