Buku Putih IDI: Tolak Program Studi DLP

Sabtu, 22 Apr 2017

JAKARTA (Pos Sore) — Polemik terkait Dokter Layanan Primer (DLP) terus berlanjut. Hingga kini belum ada titik temu antara pemerintah sebagai pembuat ide lahirnya program DLP dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai ikatan profesi dokter.

‘Kegundahan’ IDI pun tertuang dalam ‘Buku Putih IDI Menolak Program Studi DLP’. Buku yang diluncurkan PB IDI ini menjadi sikap ilmiah terbuka IDI atas persoalan DLP ini.

“Kami menyusun buku putih tersebut semata-mata sebagai panggilan tanggungjawab kebangsaan anggota IDI,” jelas Ketua Umum PB IDI Prof Dr Ilham Oetama Marsis, SpOG (K), Jumat (21/4).

Dalam buku tersebut dijelaskan dengan gamblang terkait mengapa IDI menolak ide pembentukan program studi DLP. Asumsi program DLP bisa mengatasi tingginya rujukan ke rumah sakit tidak didukung oleh data.

“Sebab data nasional rujukan peserta BPJS Kesehatan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) baik tahun 2015 maupun 2016 menunjukkan bahwa rasio total rujukan dari FKTP masih di bawah patokan BPJS 15 persen yakni hanya 12 persen,” paparnya.

Adapun rujukan tertinggi di daerah-daerah tertentu, menurut Prof Marsis, lebih disebabkan kurangnya sarana dan prasarana, serta masih rendahnya kapitasi dibanding biaya pelayanan dan atas permintaan sendiri.

Selain itu, defisit anggaran BPJS Kesehatan yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini karena fenomena adverse selection dan karena besarnya penderita penyakit katastropik. Penyakit katastropik timbul karena upaya kesehatan masyarakat belum berjalan, bukan karena kurangnya kemampuan dokter di FKTP.

“Karena itu, PB IDI menyatakan tetap menolak rencana pemerintah untuk membuka program studi DLP di sejumlah kampus,” tegasnya.

Dalam Buku Putih IDI Menolak Program Studi DLP direkomendasikan beberapa solusi. Di antaranya IDI mengusulkan agar penambahan kompetensi pada dokter umum dilakukan melalui modul terstruktur.

Pemerintah perlu memprioritaskan untuk memperbaiki Fakultas Kedokteran terutama yang akreditasinya masih B dan C. Menurut hemat IDI, lebih cost effective jika pemerintah menggunakan tenaga lulusan ahli kesehatan masyarakat untuk memperkuat fungsi promotif dan preventif.

“Pemerintah semestinya memfasilitasi agar jumlah klinik dan dokter praktik yang bekerjasama dengan BPJS bertambah,” lanjut Prof Marsis.

IDI juga mengusulkan reformasi pendidikan kedokteran melalui subsidi biaya pendidikan, rekruitment calon dokter, proses pendidikan yang membuat dokter terbiasa bekerja di pedesaan dan lama pendidikan yang cost effective bukan dengan memperpanjang masa pendidikan.

Kemudian diusulkan pula agar pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah dan menaikkan biaya kapitasi sehingga kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Bahkan IDI juga memandang program DLP tidak perlu didirikan.

“Universitas yang berminat mengembangkan karir dokter lebih baik mengembangkan program spesialis kedokteran keluarga,” katanya. (tety)