Menko PMK Ajak WNIB di Arab Saudi Pulang ke Tanah Air

Senin, 24 Apr 2017

JAKARTA (Pos Sore) – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengajak Warga Negara Indonesia Bermasalah (WNIB) di Arab Saudi untuk pulang ke Indonesia berkumpul bersama keluarga tercinta daripada terkatung-katung di negeri orang.

Ajakan tersebut dikemukakan Menko PMK dalam kunjungan kerjanya ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah. Agenda ini rangkaian penutup kunjungan kerja Menko PMK dalam rangka monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2017 di Arab Saudi.

Di sela-sela exit briefing persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017, Menko PMK berkenan memberikan arahan terkait WNIB di Balai Serbaguna Nusantara Indonesia Resident KJRI Jeddah.

Dijelaskannya, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi telah mencanangkan program amnesti bagi WNIB. Bagi para WNA pelanggar peraturan ketenagakerjaan dan keimigrasian dapat meninggalkan Arab Saudi tanpa denda dan tidak dimasukkan ke dalam daftar cekal (black list).

Karenanya, Menko PMK berharap agar para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sudah lama tinggal di Arab Saudi dapat memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya.

“Daripada hidup di negeri orang tidak menentu, lebih baik pulang ke Indonesia berkumpul bersama keluarga tercinta,” ajaknya.

Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi yang memiliki slogan ‘Nation Without Violation’ telah memberlakukan program amnesti tersebut selama 90 hari sejak 29 Maret 2017 hingga 29 Juni 2017. Momentum itu, menurut Menko PMK, harusnya dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi para TKI.

“Sungguh saya merasa sedih melihat WNIB di tempat ini sebagian besar terdiri dari kaum perempuan. Ada yang kerja hingga 26 tahun namun tidak dibayarkan haknya selama 20 tahun. Ada pula yang puluhan tahun bekerja di sini, tetapi tidak pernah berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia,” ujar Menko PMK.

Menko PMK juga sempat mengunjungi Shelter Penampungan para WNIB di KJRI Jeddah. Dalam kesempatan ini, ia mengingatkan, setelah program amnesti berakhir pada 29 Juni 2017, pemerintah Arab Saudi akan memberlakukan secara tegas dengan menerapkan hukuman berat. Bagi mereka yang tertangkap akan dikenai denda yang sangat tinggi juga larangan masuk kembali ke Arab Saudi.

Pemerintah sendiri telah membentuk tim khusus pembantuan teknis terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi untuk kebutuhan mendukung perwakilan RI di Arab Saudi memberi pelayanan bagi WNI peserta program amnesti ini.

Hingga kini, jelasnya, berdasarkan sumber dari BNP2TKI terdapat sekitar 60.000 WNIB yang akan memanfaatkan program amnesti tahun 2017. Sampai 20 April pun tercatat ada 3.408 WNIB mengikuti program ini, masing-masing melalui KBRI Riyadh berjumlah 2.277 WNIB.

Meski ada program amnesti, beberapa WNIB juga mengungkapkan keberatannya jika tidak bisa kembali ke Arab Saudi setelah mengikuti program amnesti mengingat adanya moratorium pengiriman TKI ke 19 negara di Timur Tengah sesuai dengan Kepmenaker nomor 260 tahun 2015.

Menko PMK juga berkenan berdialog dengan kelompok masyarakat madani, Pospertki, BMI Garda Bangsa PKB dan para aktivis pembela WNI/TKIB di Ruang Rapat Konjen Jeddah. Dalam kesempatan ini, Menko PMK juga menghimbau agar kelompok aktivis ini turut mensosialisasikan proses amnesti WNIB ini.

Dengan begitu proses ini berlangsung dan dapat dikuti dengan baik, dipahami serta diikuti dengan kesadaran hati, tidak terpaksa dan seterusnya. Jika tidak dipahami secara baik dikhawatirkan akan terjadi kerusuhan TKIB dan TKIO seperti pada 2013. (tety)