Kemenkop UKM Jalankan ‘Inovasi Koordinasi’ Kembangkan KUMKM di Daerah

Selasa, 2 Mei 2017

BREBES (Pos Sore) - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengatakan, pihaknya terus menjalankan strategi ‘inovasi koordinasi’ dengan seluruh stakeholder di pusat dan daerah, dalam mengembangkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM).

Misalnya, sebut Sesmenkop, Kemenkop UKM berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Bupati, dan Camat, untuk menerbitkan ijin usaha mikro kecil atau IUMK. Selain itu, berkoordinasi dengan Bank BRI dalam penyaluran KUR bagi pemegang kartu IUMK.

“Dengan Kemenkumham, kita koordinasi untuk pengurusan HAKI atau sertifikat hak merek dan hak cipta,” kata Agus saat membuka Forum Koordinasi dan Sosialisasi Program Strategis Bidang Restrukturisasi Usaha KUMKM di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selasa (2/5).

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno, Bupati Brebes Hj Idza Priyanti, Deputi bidang Retrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM Yuana Sutyowati, serta para pejabat teras Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes.

Agus menjelaskan inovasi koordinasi harus dijalankan karena jangkauan program tidak bisa seluas kewenangan kementerian lain. Kewenangan Kemenkop UKM hanya tiga kategori yaitu memberikan ijin untuk usaha simpan pinjam, ijin mendirikan dan membubarkan koperasi, serta pengawasan.

“Misalnya, kita memberikan badan hukum atas koperasi, lalu koperasi itu akan membuat usaha peternakan bebek, ijin usahanya itu dari kementerian lain, bukan dari Kemenkop UKM,” papar Agus.

Diakuinya, banyak yang datang dari daerah ke kantor Kemenkop menanyakan perihal itu. Ada koperasi yang mau buka usaha dagang, mau ekspor dan impor barang seperti cabe, sapi, daging sapi, dan sebagainya.

“Tapi, kita tidak memiliki kewenangan untuk itu. Makanya, kita melakukan banyak koordinasi secara horizontal, vertikal, dan diagonal, dengan seluruh pihak terkait,” ujarnya.

Di hadapan 300 peserta forum koordinasi yang terdiri dari camat, asosiasi UKM, pelaku Usaha Mikro dan Kecil, pengurus koperasi, serta pendamping KUMKM, ini Agus mendorong agar Kabupaten Brebes bisa segera memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) agar bisa semakin meningkatkan kinerja pelaku KUMKM.

“Mudah-mudahan tahun depan bisa terealisasi dan anggarannya bisa disetujui DPR RI,” ujarnya.

Dengan PLUT, katanya, pengembangan produk unggulan Kabupaten Brebes hingga bisa menembus pasar global secara e-commerce. Terlebih lagi, di dalam PLUT itu ada yang namanya Kampung UKM Digital hasil kerjasama dengan PT Telkom.

Sementara itu, Bupati Brebes Hj Idza Priyanti menambahkan, sinergi dengan Kemenkop UKM ini tindak lanjut dari pernyataan Presiden Jokowi di Tegal beberapa waktu lalu, untuk mengembangkan usaha produktif di daerah.

“Sinergi program ini juga untuk lebih mendorong peluang usaha dan pemerataan ekonomi di masyarakat agar lebih sejahtera,” tegas Idza.

Brebes sendiri pertumbuhan ekonominya sebesar 5,97% atau di atas rata-rata nasional dan provinsi. Memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan industri rumahan, yang tersebar di 17 kecamatan.

Terkait forum koordinasi ini, Yuana Sutyowati menyatakan, tujuannya untuk meningkatkan koordinasi antar berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat (Pemerintah Daerah, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, PT. Bank BRI, KPPU, PT Tanihub Indonesia, PT Transmart Indonesia, serta pihak lainnya).

“Juga untuk memfasilitasi KUMKM untuk dapat memudahkan akses permodalan, sumber daya manusia, manajeman, penguasaan teknologi informasi, legalitas, pendampingan dan pemasaran produk,” kata Yuana.

Dipilihnya Brebes karena kabupaten ini memiliki sumberdaya penghasil khususnya di bidang agrobisnis. Antara lain, seperti UKM Bawang Merah yang telah mendapatkan penghargaan dari berbagai kalangan pembisnis maupun dunia usaha. (tety)