Masyarakat Diminta Waspada Terjadinya Perang Modern

Senin, 8 Mei 2017

IMG_20170508_201609

JAKARTA (Pos Sore) – Saat ini, titik berat pertahanan telah beralih dari pertahanan militer ke pertahanan non militer. Perang di mana invasi, agresi, dan serangan militer konvensional hampir dapat dikatakan jarang terjadi.

Kini perang telah berubah menjadi perang modern yang non konvensional, halus serta tidak terasa. Perang modern ini disebut proxy war.

Namun sekalipun sebagai perang non konvensional, ia tetap mampu membuat suatu negara lambat laun akan takluk dan kehilangan kendali atas negaranya.

Begitu persoalan yang mengemuka dalam Diskusi Panel Serial kedua bertema: ‘Menggalang Ketahanan Nasional Untuk Menjamin Kelangsungan Hidup Bangsa’. Diskusi ini diadakan YSNB, Aliansi Kebangsaan, dan FKPPI, di Jakarta, Sabtu (6/5). Dihadiri Pembina YSNB, Ketua Aliansi Kebangsaan, dan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, serta Ketua Penyelenggara DPS Iman Sunario.

Mayjen (Purn) I.G.K. Manila yang menjadi narasumber dalam diskusi tersebut, mengatakan, Indonesia sendiri menurut Hankam, serangan militer konvensional untuk 10-15 tahun ke depan diperkirakan tidak akan terjadi. Namun, serangan non militer telah terjadi.

“Perang yang tengah terjadi tersebut menggunakan konsep senjata baru. Senjata baru tersebut adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, seperti perdagangan, cyber, dan moneter,” terangnya.

Sekalipun sebagai ancaman nyata, sayangnya Indonesia tidak mempersiapkan diri untuk itu. I.G.K Manila mencontohkan bagaimana suatu wilayah di Indonesia hilang akibat adanya serangan kekuatan ekonomi.

Misalnya saja hilangnya 10 pulau kecil di sekitar Pulau Durian dan Combol di Kepulauan Riau (Kepri). Hilangnya pulau-pulau tersebut sebagai akibat adanya reklamasi Singapura yang menambah luas wilayah daratannya dari semula 527 km persegi sampai tahun 1999 menjadi 660 km persegi.

“Sekalipun sebagai ancaman nyata, UU Hankam yang seharusnya mampu menangkal serangan proxy war seperti kasus tersebut, tenyata belum ada. Kini Indonesia menjadi sasaran empuk atas proxy war,” tukasnya.

Menurutnya, keadaan itu seharusnya segera diatasi bersama utamanya oleh pemerintah. Karena itu, UU Hankam yang mampu mengelola pengaruh proxy war harus segera dibuat dan diterapkan.

Sementara itu, Brigjen (Purn) Dr. Saafroedin Bahar, yang juga menjadi narasumber diskusi, berpendapat, timbulnya perang modern mengharuskan bangsa ini melakukan peninjauan kembali terhadap doktrin, strategi, taktik, dan institusi dalam bidang pertahanan keamanan.

Dalam peninjauan itu, Angkatan Perang perlu berada di lini kedua. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, serta organisasi kemasyarakatan, berada di lini pertama.

Dalam peninjauan itu, perlu juga diefektifkan landasan hukum untuk keterpaduan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab lembaga kepresidenan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

“Sangat disayangkan hingga saat ini UU Lembaga Kepresidenan Indonesia belum juga ada. Padahal keberadaan UU Kepresidenan itu akan mampu membuat garis tegas eksistensi bangsa ke depannya,” kata Saafroedin Bahar.

Di tempat yang sama, narasumber lainnya, Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, menyatakan, jika dunia pada saat ini sebenarnya telah masuk ke dalam kategori perang generasi keempat. Perang generasi keempat adalah perang yang menggunakan hytech, semakin mematikan, dan berdurasi singkat.

Menurutnya, dalam perang generasi keempat itu, sangat disayangkan Indonesia gagal mencegah Psycho Cultural Warfare, Media Warfare, dan Legal Warfare, yang dibidik oleh negara lain khususnya China.

Sebagai contohnya Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang harus menyebut Cina dengan Tiongkok dalam perundang-undangannya, pada saat ini.

Demikian parahnya kondisi Indonesia saat ini, maka Indonesia sangat memerlukan Critical Mass untuk menghadapinya. Critical Mass adalah masyarakat yang memiliki kesadaran, kepedulian, dan nasionalisme dan sebagainya untuk menangkis proxy war.

“Jangan sampai kita malah menjadi bagian dari agen kepentingan asing,” tegas Robert Mangindaan. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015