22.9 C
New York
29/05/2020
Aktual

8 Kementerian Sepakat Garap Program Desa Migran Produktif

IMG-20170530-WA0056

JAKARTA (Pos Sore) — Delapan Kementerian menandatangi Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergitas Penyelenggaraan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif).

Program Desmigratif merupakan program yang dirancang di desa asal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri.

MoU ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dan efisien antara para pihak, yang didasarkan pada asas saling membantu dan saling mendukung terlaksananya penyelenggaraan program.

Adapun 8 kementerian yang dimaksud, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan UKM​, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sementara yang hadir dalam acara penandatanganan MoU tersebut, antara lain Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, Menkop UKM AAGN Puspayoga, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.

Hadir pula Menkoinfo Rudiantara, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, Kemenpar Ahman Sya, serta Staf Ahli Menpora Bidang Kerja Sama Kelembagaan Adiati Noerdin.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menjelaskan desmigratif merupakan terobosan Kemnaker dalam memberdayakan, meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap TKI, calon TKI, dan keluarga TKI mulai dari desa yang menjadi kantong-kantong TKI.

“Sebagai tahap pertama kita akan membentuk dan memfasilitasi 400 desa yang dipilih sebagai dalam jangka waktu 3 tahun,” ujarnya.

Menurutnya, pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada CTKI/TKI dan anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Ruang lingkup kerja sama antar kementerian ini meliputi pertukaran data dan informasi, pembangunan pusat layanan migrasi, penumbuhkembangan usaha produktif desa atau kawasan perdesaan migran produktif berbasis sumberdaya alam dan teknologi tepat guna.

Selain itu, pembentukan dan pengembangan usaha melalui Badan Usaha Milik Desa, dukungan penyediaan infrastruktur keolahragaan tingkat desa, integrasi pendidikan kepramukaan pada komunitas pembangunan keluarga (community parenting).

Kerja sama lainnya yaitu, mendorong peningkatan layanan kesehatan bagi Calon TKI, TKI purna beserta anggota keluarganya, fasilitasi pemanfaatan infrastruktur komunikasi dan informatika dalam rangka optimalisasi sistem informasi bidang ketenagakerjaan, dan pelatihan, pemberdayaan, pendampingan, dan pembinaan Calon TKI dan TKI Purna serta keluarga TKI sebagai pemandu wisata.

“Saya berharap Nota Kesepahaman ini dapat mendorong efektifitas program Desmigratif melalui program masing masing kementerian yang terkait dan dapat segera diaplikasikan sehingga para CTKI/TKI dapat segera memperoleh manfaat dari kerja sama ini,” kata Hanif.

Penunjukan Desa Desmigratif adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

TKI juga diharapkan mampu membangun usaha secara mandiri yang produktif melalui peran aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan.

Sementara itu, Menkop UKM Puspayoga mengungkapkan, dalam kerja sama tersebut pihaknya akan berperan sebagai yang membantu mendorong usaha dari hasil kerja TKI asal Desmigratif.

Dengan adanya entitas bisnis yang lebih kuat dan sistem yang mendukung, usaha-usaha mandiri yang dibangun akan memiliki nilai tambah yang lebih besar dan otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami di sini untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah agar dapat memiliki orientasi yang lebih panjang dan kuat,” ungkap Puspayoga.

Untuk diketahui, program Desmigratif dimulai sejak 2016 dengan dipilihnya 2 lokasi proyek percontohan, yaitu Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu Jawa Barat dan Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.

Pada 2017 rencananya dibentuk sebanyak 120 desa, meliputi 100 desa di 50 Kabupaten/Kota asal TKI dan 20 desa di 10 Kabupaten/Kota di Propinsi NTT. Sementara itu, pada tahun 2018 akan dibentuk sebanyak 130 Desa dan pada 2019 sebanyak 150 Desa. (tety)

Related posts

Berikan PKH dan KIP, Presiden: Gunakan Untuk Keperluan Sekolah

Tety Polmasari

Ego Sektoral Birokrasi Harus Dihilangkan

Tety Polmasari

Karyawati KBN Periksa Dini Kanker Serviks

Tety Polmasari

Leave a Comment