Untuk Pertama Kali Kementan Raih Opini WTP

Senin, 5 Jun 2017

IMG_20170605_083448

JAKARTA (Pos Sore) — Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). WTP tersebut baru pertama kali diraih Kementan sejak 2006.

“Opini WTP ini baru pertama kali diperoleh Kementerian Pertanian sejak 2006 BPK melakukan evaluasi atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian,” ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman, di Kementerian Pertanian, Senin (5/6).

Mentan mengatakan, berdasarkan informasi satuan kerja Kementan, pemeriksaan laporan keuangan 2016 yang dilakukan BPK‎ sangat detail, karena mencari data kebelakang hingga 20 tahun.

“Kami ucapkan terimakasih kepada para pengusaha dan petani yang ikut mendukung tercapainya WTP ini. Ini telah dinanti-nanti sekian lama dan ini yang pertama selama ada Kementerian Pertanian,” tutur Amran bahagia.

Menurut Amran, opini WTP yang diraih Kementan bukan semata-mata muncul begitu saja. Hal ini hasil kerja keras semua pihak yang ada di lingkungan Kementan, sehingga perlu dijaga dengan baik.

“Kami janji kalau ada yang main-main di Kementan, artinya dia sudah siap tinggalkan Kementan,” tandasnya.

Amran melanjutkan, upaya Kementan dalam mencapai opini WTP, di antaranya penyempurnaan regulasi dengan diterbitkannya Permentan Nomor: 70/Permentan/PL.200/12/2016 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Persediaan.

“Kemudian peningkatan SDM di bidang keuangan, pengembangan aplikasi pendukung laporan keuangan, dan mempercepat penyelesaian atas hasil pemeriksanaan BPK tahun sebelumnya,” paparnya.

Tercatat, pada 2006 Kementan meraih opini diclaimer, lalu 2008 opini wajar dengan pengecualian (WDP) hingga 2012, dan 2015 kembali mendapatkan‎ WDP.

Anggaran APBN Kementan pada 2016 yaitu Rp31,51 triliun. Hal ini karena adanya pemotongan anggaran sebesar Rp 3,88 triliun menjadi 27,63 triliun (APBN-P). Jumlah ini menurun 15,79% jika dibandingkan dengan anggaran pada 2015 yakni Rp 32,81 triliun.

Jika kebijakan penghematan melalui self blocking Rp 5,9 triliun diperhitungkan sesuai instruksi Presiden No 8/2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dan surat Menteri Keuangan No. S-2124/AG/2016 tanggal 30 Agustus 2016 hal Penundaan/ Penangguhan Revisi Anggaran, maka sesungguhnya anggaran Kementerian Pertanian yang bisa dibelanjakan hanya Rp 21,73 triliun, menurun sebesar 33,8% dibanding anggaran 2015.

Penurunan anggaran tersebut disikapi oleh terobosan kebijakan sang menteri untuk melakukan refocusing anggaran Rp4,1 triliun pada 2015 dan Rp 4,3 triliun pada 2016 dengan memangkas belanja perjalanan dinas, rapat, seminar, upacara peresmian dan belanja tidak efisien lainnya, digunakan untuk belanja barang bantuan kepada masyarakat petani berupa alsintan, perbaikan infrastruktur, bantuan perbanyakan benih, dan bantuan lainnya, sehingga bantuan kepada masyarakat petani terus meningkat meski anggaran menurun.

Dengan upaya refocusing anggaran tersebut Amran mampu meningkatkan bantuan kepada masyarakat petani, meskipun anggaran menurun. Tercatat dalam Laporan Keuangan Kementan total belanja bantuan pemerintah senilai Rp 12,08 triliun, yakni belanja bantuan pemerintah berupa barang Rp 7,11 triliun dan belanja bantuan pemerintah berupa uang senilai Rp 4,96 triliun.

Sebagai contoh, bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang umumnya setiap tahun hanya 5.000-6.000 unit, melalui kebijakan refocusing bantuan tersebut meningkat sangatsignifikan menjadi rata-rata lebih dari 80 ribu unit per tahun. Hingga 2016, bantuan alsintan tersebut telah mencapai 288.642 unit. (tety)