100 Ormas Bersama KPPPA Komitmen Lindungi Perempuan dan Anak

Selasa, 6 Jun 2017

JAKARTA (Pos Sore) — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, prihatin dengan berbagai kekerasan dan aksi persekusi yang ramai diberitakan sejumlah media.

Menyikapi hal itu, Kementerian PPPA mengundang sekitar 100 organisasi masyarakat dan organisasi perempuan untuk mendiskusikan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dinilai kondisinya sudah darurat.

“Ini juga untuk memperkuat barisan aksi nyata sebagai upaya pencegahan, penolakan, dan penghentian segala bentuk kekerasan, eksploitasi, ketidakadilan, diskriminasi, dan persekusi terhadap perempuan dan anak,” tutur Yohana usai membuka Rapat Bersama Organisasi Perempuan dan Anak serta lintas sektoral, di Jakarta, Selasa (6/6).

Yohana mengecam keras tindakan persekusi yang dilakukan oleh oknum atau masyarakat terhadap perempuan apalagi terhadap anak. Tindakan tersebut, jelas melanggar undang-undang yang berlaku.

“Karena telah menghilangkan hak perempuan dan anak yang seharusnya dilindungi dari segala bentuk intimidasi apalagi kekerasan,” tandasnya.

Selain itu, Yohana juga mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Jika perempuan dan anak diduga melakukan pelanggaran hukum harusnya diselesaikan melalui proses hukum, jangan main hakim sendiri.

IMG-20170606-WA0040

“Hentikan sekarang juga segala bentuk kekerasan dan persekusi terhadap perempuan dan anak,” tegasnya.

Menteri Yohana menambahkan, perlakuan persekusi terhadap perempuan dan anak, meski tidak menimbulkan luka fisik, namun merendahkan martabat yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi perempuan dan anak.

Sehingga, menurut Yohana, dikhawatirkan korban persekusi akan menjadi minder, kehilangan rasa percaya diri, dan menarik diri dari lingkungan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwanya.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial berkomitmen untuk mewujudkan hal anak tanpa kekerasan.

Landasan aksi serupa juga harus dilakukan oleh negara lain yang telah meratifikasi Convention on the Elimination of all forms of discrimination Against Women (CEDAW) tahun 1984, termasuk Indonesia.

Guna mewujudkan komitmen tersebut, Kemen-PPPA telah merumuskan dan menetapkan program prioritas pada 2017 ke dalam tiga tujuan utama yang disebut Tiga Akhiri (Three Ends).

Yakni, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan orang, dan mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan.

Untuk mengimplementasikan program Three Ends tersebut, Kemen-PPPA menerapkan berbagai strategi untuk mengakhiri kekerasan sebagai upaya menemukan solusi nyata dalam melindungi perempuan dan anak melalui pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan serta partisipasi anak.

“Saya mengharapkan dukungan, peran serta dari semua pihak, dan mengajak ibu-ibu untuk bersatu memerangi segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.

Yohana berharap, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mengadvokasi gerakan penegak hak-hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan.

“Mari kita bersama bergandeng tangan dan bahu membahu melakukan aksi nyata sebagai bentuk penolakan terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tutup Menteri Yohana. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015