PSDKP KKP Komitmen Jaga Laut dari Ancaman Destructive Fishing

Kamis, 8 Jun 2017

JAKARTA (Pos Sore) — Kementerian Kelautan dan Perikanan, lewat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berupaya terus untuk menjaga laut dari ancaman destructive fishing.

Direktur Jenderal PSDKP Eko Djalmo Asmadi, di Jakarta, Rabu (7/6), mengatakan, kegiatan destructive fishing yang dilakukan oleh oknum masyarakat umumnya menggunakan bahan peledak (bom ikan). Bahan beracun untuk menangkap ikan juga kerap dilakukan.

Menurutnya, penggunaan bahan-bahan tersebut mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya. Selain itu, menyebabkan kematian berbagai jenis dan ukuran yang ada di perairan tersebut.

“Hasil penelitian World Bank tahun 1996 menunjukkan penggunaan bom seberat 250 gram akan menyebabkan luasan terumbu karang yang hancur mencapai 5,30 m2,” ujarnya.

Ditjen PSDKP sendiri melalui para Pengawas Perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia serta instansi terkait lainnya telah berhasil menggagalkan kegiatan pengggunaan bom ikan.

Keberhasilan terbaru dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Tual yang menggagalkan penangkapan ikan menggunakan bom di perairan Tual, Provinsi Maluku pada Maret 2017.

Selanjutanya pada 10 April 2017, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama TNI Angkatan Laut juga berhasil menggagalkan penangkapan ikan menggunakan bom di perairan Lombok Timur.

Sementara pada 30 Mei 2017, Polair Polda Sulawesi Selatan juga menangkap pelaku penangkapan ikan menggunakan bom di perairan Barang Lompo, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Apabila diketahui dan didapatkan cukup bukti terdapat oknum masyarakat yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

“Kita mengharapkan peran aktif masyarakat dengan mengamati atau memantau kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya, kemudian melaporkan adanya dugaan kegiatan destructive fishing kepada Pengawas Perikanan atau aparat penegak hukum,” harapnya. (tety)