Smart City Harus Ditunjang Rencana Tata Ruang Akurat

Jumat, 21 Jul 2017

BOGOR (Pos Sore) — Bangsa Indonesia dihadapkan oleh masalah pembangunan dan tata ruang yang kian berat. Fenomena urbanisasi yang sangat pesat dan tidak terkendali, serta pertambahan populasi secara konstan sangat berdampak bagi perekonomian bangsa.

Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat per tahun 2015 kepadatan penduduk Indonesia berada di jumlah 134 jiwa/km persegi. Jumlah ini akan terus bertambah tiap tahunnya.

Begitu persoalan yang mengemuka dalam Media Gathering Badan Informasi Geospasial (BIG) bertema ‘Pemetaan Tata Ruang untuk Smart City”, di Bogor, Jumat (21/7).

Menghadirkan narasumber Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG, Andri Hari Rochayanto, ST, MT, Kepala Sub Direktorat Pembinaan Wilayah II Kementerian ATR/BPN, dan Agus Iwan Setiawan, Kabid IPW Bappelitbangda Kota Tasikmalaya.

Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc, mengatakan solusi ‘Smart City’ yang dikembangkan beberapa kota untuk mengatasi masalah tersebut harus ditunjang dengan perencanaan tata ruang yang akurat.

“Berdasarkan data Undang Undang No. 4 tahun 2011, Peta Tata Ruang harus mengacu pada informasi Geospasial Dasar. Hal tersebut akan menjadi satu ketetapan hukum untuk pengaturan suatu wilayah,” jelasnya.

Berdasarkan data Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG, per Desember 2016 jumlah Kabupaten Kota yang telah mendapatkan rekomendasi terkait Rencana Detil Tata Ruang dari BIG baru 42 Kabupaten Kota.

Sementara itu, sisanya yang 315 Kabupaten Kota sedangkan melakukan asistensi dan sebanyak 159 Kabupaten Kota belum melakukan asistensi.

Namun, ternyata pada pelaksanaannya, masih banyak pemerintah daerah yang melakukan pemetaan tata ruang tanpa asistensi dan supervisi dari BIG.

“Akibatnya, Peta Tata Ruang yang telah dibuat akan saling tumpang tindih pada pola ruang sehingga dalam satu area bisa terdapat dua atau lebih fungsi kawasan,” ungkapnya.

Selain itu, batas antar wilayah tidak sesuai dikarenakan tidak mengacu pada batas-batas yang telah definitif atau penegasan batas wilayah dari Kemendagri dan Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) BIG.

Sebagai gambaran, penetapan Peta Tata Ruang suatu wilayah melalui beberapa tahap. Tahap awal, Peta Tata Ruang yang dimiliki oleh suatu pemerintahan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada BIG.

“Dari hasil konsultasi tersebut itulah peta harus dibuat sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan, barulah suatu peta rencana tata ruang dapat diimplementasikan untuk pembangunan suatu wilayah,” jelasnya.

Semua tahapan tersebut sudah diatur pada Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang dan Perda BIG No. 6 tahun 2014 mengenai Tata Cara Konsultasi Peta Rencana Tata Ruang. (tety)