Kemenkop UKM Dukung Uji Materi UU Kementerian Negara

Sabtu, 29 Jul 2017

SERANG (Pos Sore) — Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan siap mendukung langkah Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk mengajukan uji materi terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Iya tentu kita suport-lah. Itu kan hasil Kongres Koperasi III di Makassar, jadi ya kita harus dukung,” kata Sekretaris Kemenkop dan UKM, Agus Muharram di sela acara Temu Alumni Lulusan SMAN Serang, di Serang, Banten, Sabtu (29/7).

Uji materi terhadap UU Kemeneg menjadi satu keharusan untuk memperkuat struktur dan menambah kewenangan kementerian. Karena itu, Kongres Koperasi III di Makassar yang dimotori oleh gerakan koperasi belum lama ini merekomendasikan amandemen UU Kemeneg.

Amandemen itu dilakukan dengan maksud supaya Kemenkop UKM dikembalikan pada fungsi kementerian teknis atau perubahan status dari level 3 ke level 2.

Dekopin sebagai wujud dari gerakan koperasi selain harus mengajukan uji materi, disarankan juga melakukan pendekatan ke berbagai pihak seperti ke Kementerian PANRB, Kemenko Perekonomian, maupun Presiden Joko Widodo.

“Dengan diberikan kewenangan lebih, Menteri Koperasi seperti itu dia bisa mempercepat, mengawasi perkembangan sektor-sektor yang dikelola oleh koperasi,” kata Agus.

Di tempat terpisah, Deputi bidang Kelembagaan Kemenkop UKM Meliadi Sembiring mengatakan sebagai komitmen untuk mewujudkan koperasi sebagai pilar negara dipandang perlu perubahan status Kemenkop UKM menjadi kementerian teknis.

“Status di level 3 itu sudah kurang pas, kewenangannya akan terbelenggu melihat kebetuhan banyak yang dituntut oleh gerakan koperasi. Ini hamabtan yang dilihat pada saat kongres sehingga diusulkan diangkat status menjadi kementerian di level 2,” ujar Meliadi.

Dengan hanya berada pada level 3, kementerian merasa tidak power full dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi di daerah, karena terbentur dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Kita berusaha kombinasikan alternatif yang baik, kita jalan terus untuk disempuranakan supaya pembinaan koperasi ditingkatkan. Untuk itu kita bisa memacu upaya kita,” tandasnya.

Meliadi mengapresiasi atas gagasan Dekopin melalui gerakan koperasinya yang telah menginisiasi perubahan koperasi melalui Kongres Makassar. Sebab kongres tersebut sebagai momentum untuk melalukan koreksi total atas pembangunan koperasi selama ini.

“Namun tidak mudah mewujudkannya tetapi akan mudah jika ada sinergi antara gerakan, masyarakat dan pemerintah membangun koperasi dengan orientasi yang lebih baik,” tukas dia.

Ketua Harian Dekopin, Agung Sudjatmoko menegaskan tidak adil apabila Kemenkop UKM hanya dimasukan ke level 3. Sebab hal ini akan membuat kementerian tidak mendapatkan prioritas pembangunan.

“Bahkan koperasi seakan terpinggirkan karena kesalahan menterjemahkan konstitusi,” ungkap Agung. (tety)