Dana Haji Bisa Dikelola Asal Sesuai Syariat Islam

Selasa, 1 Agu 2017
Foto:Bambang Tri P.

JAKARTA (Pos Sore)– Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong menjadi narasumber bersama Sekjen Komisi Fatwa MUI Asrorum Ni’am, dan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta, Prof Ujang Komarudin, tampil dalam diskusi forum legislasi berjudul ‘Investasi Infrastruktur Bertentangan dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Haji’, Selasa (1/8), di Media Center Parlemen, Jakarta.

Dalam diskusi itu terungkap bahwa bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji adalah dana haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi pengunaan biaya pengelolaan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan ummat Islam.

Yang dimaksud untuk kemasalahatan umat Islam adalah kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Sehingga di luar daripada itu akan bertentangan dengan UU Pengelolaan Haji. (bambang tri)