SKKNI-IG Tingkatkan Kualitas Profesional IG

Selasa, 1 Agu 2017

JAKARTA (Pos Sore) — UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG), mengamanatkan pelaksanaan IG yang dilakukan orang perorangan, kelompok orang maupun badan usaha, harus memenuhi kualifikasi tertentu melalui proses sertifikasi.

Kualifikasi yang dimaksud dituangkan dalam suatu standar tertentu yang telah ditetapkan. Standar kompetensi profesional IG dituangkan dalam dokumen yang disebut SKKNI-IG (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang IG) dan KKNI-IG (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang IG).

“Konsensus KKNI Bidang IG ini menjadi satu langkah penting dari sekian banyak langkah dalam rangka meningkatkan kualitas profesional bidang IG. Sekali telah menjadi konsensus nasional, maka dokumen KKNI IG ini akan menjadi milik masyarakat IG nasional,” kata Kepala Badan Informasi Geospasia (BIG), Hasanuddin Z. Abidin.

Ia mengatakan hal itu dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Konsensus Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Informasi Geospasial, di Jakarta, Selasa (1/8).

Kepala BIG dan Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN) akan segera menetapkan KKNI IG sebagai standar nasional dan wajib diacu oleh semua pihak dalam sertifikasi profesi dalam bidang IG.

Menurut Hasanuddin, kualitas standar bagi kompetensi profesional IG, baik berupa SKKNI IG maupun KKNI IG sangat menentukan dalam rangka peningkatan kualitas profesional IG.

Saat ini, katanya, Indonesia memiliki 8.500 orang yang bekerja di bidang informasi geospasial, dan dari jumlah itu 7.030 orang berlokasi di Jawa. Sementara perusahaan atau industri yang bergerak di bidang informasi geospasial berjumlah 107 dan lokasinya terpusat di Jawa.

“Jumlah ideal sumberdaya manusia di bidang informasi geospasial sekitar 31.500 orang,” ungkapnya.

Penerapan sertifikasi profesi saat ini sudah menjadi suatu keharusan, baik untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan IG nasional maupun dalam menghadapi persaingan internasional.

Ia memaparkan, saat ini, tenaga surveyor sudah dimulai pada tingkat regional ASEAN melalui kesepakatan para pimpinan negara-negara ASEAN yang disebut dengan MRA (Mutual Recognition Arrangement) on Surveying.

Dalam MRA on Surveying, hanya surveyor yang memiliki sertifikat kompetensi yang dapat diterima sebagai surveyor ASEAN. Dalam hal ini, kualitas sertifikasi dan kompetensi surveyor setiap anggota ASEAN akan diuji di lapangan.

“Fakta menunjukkan MRA on Surveying adalah suatu bentuk persaingan dunia dalam bidang surveying. Maka dari itu konsensus KKNI-IG ini diharapkan dapat menghasilkan standar kualifikasi profesional IG yang berkualitas tinggi,” tambahnya.

Selanjutnya, dalam segala hal kegiatan lainnya terkait pembangunan IG nasional, semua lini bersama saling merapatkan dan merapikan barisan, bekerja sama dan saling menguatkan agar pembangunan nasional dapat mencapai tujuannya.

Tujuan yang dimaksud yaitu menghasilkan IG nasional yang tersedia secara lengkap, berkualitas, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Lebih jauh dari itu, tenaga profesional IG nasional memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi dalam menghadapi persaingan global,” tegasnya.

Dalam diskusi ini mengundang berbagai kalangan pelaku industri survei di Indonesia dan Kementerian Lembaga terkait ini, yang juga dihadiri Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya, dan Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI. (tety)