PP IAI Gelar Workshop Tingkatkan Kompetensi Apoteker

Kamis, 10 Agu 2017

IMG_20170810_225151

BEKASI (Pos Sore) – PP IAI (Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia) bersama FAPA Foundation GPP Expert Group menggelar workshop ‘Peningkatan Kompetensi Apoteker dan Implementasi Pelayanan Kefarmasian yang Baik’ (Permenkes No 72 Tahun 2016 tentang Good Pharmacy Practice/GPP) di 40 RS Se-Kota Bekasi’.

Dari worskhop yang diikuti 40 Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit se-Kota Bekasi, diharapkan apoteker mampu meningkatkan pelayanan kefarmasian yang baik sesuai Permenkes 72/2016.

Tim GPP IAI bersama GPP Consulting Team FAPA Foundation akan terus membimbing dan memantau implementasi Permenkes ini.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP-IAI) Nurul Falah Eddy Pariang, menjelaskan, Tim GPP IAI bertugas membantu pemerintah agar kasus kefarmasian tidak terulang lagi.

Tim di bawah pimpinan Dra Aluwi Nirwana Sani, Msi, Apt ini, juga bertugas membantu pemerintah dan rumah sakit untuk memastikan kualitas obat yang digunakan di rumah sakit.

Sedangkan FAPA Foundation GPP Expert Group membantu merumuskan bagaimana Permenkes 72/2016 dapat diimplementasikan di rumah sakit.

GPP Consulting Team yang terdiri terdiri dari Mr Joseph Wang (President FAPA), Dr Chang Yuh Lih (Taipe Veterans General Hospital), Dr Chiang Shao Ching (Sun Yat Cancer Center), dan Ivan HungChang Chou (Executive Director Taiwan Young Pharmacist Group) ikut membantu Tim GPP IAI.

“Upaya peningkatan kualitas obat di rumah sakit, dapat dilakukan melalui empat lini. Pertama, dari dalam rumah sakit sendiri dengan memberdayakan keberadaan apoteker di rumah sakit,” jelasnya.

Kedua, kontrol distributor obat secara ketat oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Ketiga, mengontrol secara ketat limbah rumah sakit yang diharapkan menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup, serta ketersediaan obat di pasar.

“Sementara dari dalam rumah sakit, upaya dilakukan dengan memberdayakan apoteker yang menjadi penjaga gawang bagi keamanan obat yang diberikan kepada pasien,” tambahnya.

Menurutnya, jumlah apoteker yang cukup di setiap unit, dan keterlibatan apoteker dalam pengadaan obat-obatan menjadi salah satu cara menghindari masuknya obat-obatan palsu maupun obat dengan kualitas di bawah standar ke rumah sakit.

Sayangnya, ketersediaan apoteker di rumah sakit, selama ini belum secara signifikan mempengaruhi peringkat akreditasi yang diperoleh oleh rumah sakit. Seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pelayanan di rumah sakit.

“Ketidakseimbangan jumlah apoteker dengan jumlah tempat tidur dan banyaknya pasien yang dilayani menjadi satu pertimbangan rendahnya akreditasi yang dapat diraih oleh rumah sakit tersebut,” menurutnya.

Sehingga sangat patut dipertimbangkan untuk merasionalisasi jumlah apoteker dengan kapasitas pelayanan di rumah sakit. Jika tidak, Komite Akreditasi Rumah Sakit perlu memberikan penekanan khusus agar rasio apoteker dan kapasitas pelayanan dapat diseimbangkan. (tety)