Protes PT, Mendagri: Dua Kali Pemilihan Presiden Tidak Ada Masalah

Rabu, 16 Agu 2017

JAKARTA (Pos Sore) — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo heran ada pihak yang mempermasalahkan presidential threshold (PT) atau ambang batas untuk dapat mengajukan calon presiden. Padahal itu sudah diterapkan dalam pemilu presiden sebelumnya dan tidak ada keberatan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Pemilu. Tjahjo mengaku heran dengan beberapa pihak yang mempermasalahkan presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

“Dua kali pemilihan presiden tidak ada masalah,”  kata Tjahjo saat diskusi Dinamika Politik dan UU Pemilu yang diselenggarakan Galang Kemajuan Center, di Jakarta, Sabtu (12/8).

Ia mengatakan, dalam dua kali pilres, 2004 dan 2009,  tidak ada partai atau ketua partai yang protes. Ia menduga pihak yang keberatan dengan presidential threshold merasa kesulitan untuk mengusung kadernya sebagai calon presiden di pemilu 2019.

“Ada juga partai yang keberatan dengan aturan tersebut karena tak ingin koalisinya terlalu besar,” tukasnya.

Tjahjo mengatakan pihak yang tidak setuju adanya PT untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan, partai politik tidak boleh mengatakan aturan itu bertentangan dengan konstitusi. “Ada lembaga yang memutuskan,” katanya.

Tjahjo juga mengatakan bahwa jika PT ditetapkan nol persen maka partai baru yang ikut pemilu bisa mengajukan calon presiden. Ia menilai hal itu tidak adil.

“Kalau nol persen, maka partai baru yang belum teruji, lahir lalu ikut pemilu, bisa ikut pilpres ya tidak fair. Kemungkinan juga ada beberapa partai baru yang mendaftar,” katanya.

Ia mengatakan jumlah kursi atau suara yang digunakan untuk pilpres 2019 menggunakan hasil pemilu 2014.

Guru besar hukum tata negara Satya Arinanto, juga menegaskan, PT sudah tepat diterapkan karena menjadi alat untuk konsolidasi demokrasi. Terlebih PT juga diterapkan di negara-negara lain. 

Sebagai informasi, Rapat Paripurna DPR, Jumat (21/7) dini hari menyetujui Paket A RUU Penyelenggaraan Pemilu untuk disahkan menjadi Undang-Undang melalui voting yang diwarnai walk out Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat.

Paket A terdiri atas ambang batas presiden yakni 20 persen perolehan kursi atau 25 persen perolehan suara nasional,  ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, jumlah besaran kursi 3-10, dan konversi suara saint lague murni. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015