KPAI: Kepala Sekolah Harus Wujudkan Sekolah Ramah Anak

Kamis, 17 Agu 2017

JAKARTA (Pos Sore) — Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susianah Affandy, menegaskan, sekolah atau madrasah harus memberi jaminan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

Karenanya, kepala madrasah/sekolah harus mewujudkan sekolah ramah anak. Tentunya dengan melibatkan para pendidik, siswa, orang tua, dan pihak-pihak terkait. Tujuannya, agar peristiwa kekerasan pada anak di lingkungan sekolah tidak lagi kembali terulang.

“Dalam Peraturan Menteri No 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, tidak hanya Kepala Sekolah/Madrasah yang harus terlatih hak-hak anak,” kata Susianah.

Susianah menegaskan hal itu di hadapan kepala madrasah (MTs dan Aliyah) perwakilan 34 propinsi se-Indonesia, yang mengikuti Diklat HAM/Sekolah Ramah Anak bagi Kepala Sekolah Madrasah pada 7-18 Agustus, di Wisma Diklat Kementerian Agama RI, di Ciputat.

Diklat ini sendiri sebagai respon terhadap tingginya kekerasan yang terjadi di sekolah. Masih hangat diberitakan, SR (8) siswa kelas 2 SDN Longkewang Desa Hegarmanah Kec Cicantayan Sukabumi tewas usai berkelahi dengan rekannya di lingkungan sekolah.

Susianah melanjutkan, guru kelas, guru bimbingan konseling, petugas perpustakaan, tata usaha, serta penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan satuan pendidikan) juga harus terlatih hak-hak anak.

“Begitu pula dengan petugas kebersihan, komite satuan pendidikan, pembimbing kegiatan ekstra kurikuler sampai orang tua atau wali murid juga harus terlatih tentang hak-hak anak,” tegas Susianah yang juga Ketua Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) ini.

Susianah menyebutkan untuk mewujudkan sekolah ramah anak, para pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki jiwa perlindungan terhadap anak. Dari para pendidik dan tenaga kependidikan inilah diharapkan sekolah atau madrasah dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama mereka berada di lingkungan pendidikan.

Secara teknis, sekolah atau madrasah bersama wali murid dan melibatkan partisipasi anak harus membuat kebijakan anti kekerasan. Kebijakan yang memuat larangan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi peserta didik (bullying), serta larangan hukuman badan sebagai bentuk pendisiplinan kepada anak.

“Sekolah juga harus membuat mekanisme pengaduan dan penanganan kasus, termasuk dalam hal ini kejahatan seksual” tukas Susianah yang menjadi narasumber dalam kegiatan diklat tersebut.

Susianah menegaskan penegakan disiplin tidak sama dengan kekerasan. Penegakan disiplin harus dilakukan dengan non kekerasan seperti melakukan pelatihan disiplin positif.

Dapat dilakukan dengan pemantauan, pengawasan dan mengganti hukuman (yang sifatnya fisik) dengan memberi tugas akademik atau ketrampilan tambahan.

“Inilah point-point penegakan disiplin yang termuat dalam Peraturan Menteri No 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak,” ujarnya.

Prinsip penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak, menurut Susianah, adalah sekolah atau madrasah harus dapat memberi jaminan keamanan dan kenyamanan bagi anak. Hak-hak anak dijunjung tinggi termasuk hak partisipasi, hak bermain dan rekreasi.

“Selama ini sekolah atau madrasah identik dengan kegiatan yang serius di dalam kelas. Selama ini anak diposisikan sebagai obyek. Padahal anak harus mendapat haknya bermain di luar kelas,” ujarnya.

Karenanya, sekolah harus menyiapkan infrastruktur untuk terpenuhinya hak anak untuk bermain dengan penyediakan sarana dan prasarananya.

“Pendidikan dan Latihan ini sangat penting dalam mentransformasi pengetahuan tentang Sekolah Ramah Anak,” tutupnya. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015