Tingkatkan Kualitas SDM, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian

Kamis, 17 Agu 2017

JAKARTA (Pos Sore) — Keberhasilan pembangunan pertanian nasional tidak lepas dari peran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian.

Kepala BPPSDMP Kementan Momon Rusmono mengatakan, dalam menjalankan tugas, pihaknya selalu berpedoman pada tiga pilar penting, yakni pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan.

“Dari tiga pilar tersebut, program utama kami dalam aspek pendidikan akan melakukan transformasi dengan menaikkan 6 tingkatan Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian untuk menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian,” jelasnya, di Gedung Kementan, Jakarta, Senin (14/8).

Selain perubahan status sekolah tinggi, BPPSDMP juga menyesuaikan aturan Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang salah satunya mengatur pendidikan tingkat menengah berada di bawah pemerinah tingkat satu atau provinsi.

“Begitu pula tiga SMKP nanti kita naikkan menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian. Jadi, ada 10 politeknik yang kita punya nantinya, karena STTP Magelang akan terpecah dua politeknik di Magelang dan di Jogjakarta,” jelasnya.

Dikatakan Kementerian Pertanian menyiapkan 10 Politeknik Pembangunan Pertanian yang tersebar di sejumlah provinsi untuk mencetak sumberdaya manusia terampil di bidang pertanian.

“Tahun ini masih dalam proses persiapan, tahun ajaran 2018 kami berharap sudah bisa menerima mahasiwa baru,” katanya.

Momon mengatakan 10 politeknik pertanian yang sedang disiapkan sebelumnya merupakan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) yang tersebar di Medan, Bogor, Malang, Yogyakarta, Magelang, Gowa, serta Manokwari.

Ditambah tiga SMK Pertanian Pembangunan (PP) di Banjar Baru Kalimantan Selatan, Sembawa Sumatera Selatan, dan Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan dinaikkan statusnya menjadi politeknik.

“Yang mendasari transformasi kesepuluh sekolah tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Jadi, yang di Kementan akan ditingkatkan statusnya menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian,” ujarnya.

Sedangkan SMKPP menurut Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014 disebutkan, pendidikan menengah pertanian tingkat atas itu kewenangannya ada di provinsi.

Menurut Momon, ada berbagai dampak positif dari perubahan transformasi pendidikan tinggi tersebut, seperti profil lulusan. Jika di awal STPP lebih berorientasi kepada pendidikan kedinasan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian dari terampil menjadi ahli, maka lulusannya hampir 100 persen menjadi PNS.

“Tetapi ke depan, karena menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian, orientasinya adalah bagaimana menciptakan wirausaha muda pertanian sebagai job creator, dan menciptakan tenaga ahli di bidang pertanian sebagai job seeker,” paparnya. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015