Indonesia Laporkan 16.065 Pulau yang Sudah Memiliki Nama dan Titik Koordinat Kepada PBB

Senin, 21 Agu 2017

BOGOR (Pos Sore) — Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Dari 17.504 pulau yang mengelilingi Indonesia, kini sebanyak 16.065 pulau sudah memiliki nama dan titik koordinat.

Hasil capaian ini sudah dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui forum United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) dan United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), pada 7-18 Agustus 2017.

Sebelumnya pada 2012, Indonesia melaporkan sebanyak 13.466 pulau yang telah bernama dan berkoordinat. Jadi, pada pertemuan forum tersebut, Indonesia melaporkan 2.590 pulau lagi kepada PBB sebagai tambahan dari yang terakhir disampaikan tahun 2012.

“Sehingga jumlah pulau di Indonesia yang telah didaftarkan sebanyak 16.056 pulau sudah memiliki nama dan berkoordinat,” ungkap Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Z Abidin, di kantor BIG, Cibinong, Bogor, Senin (21/8), terkait hasil pertemuan forum yang berlangsung di New York itu.

Pada forum tersebut, Badan Informasi Geospasial (BIG) turut hadir sebagai delegasi dari Indonesia terkait pembakuan nama rupabumi (toponim) Indonesia dengan menyampaikan gasetir nasional.

Delegasi RI dipimpin Kepala BIG Hasanuddin Z. Abidin beserta anggota delegasi lainnya dari Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan Tetap RI untuk PBB (PTRI).

UNCSGN adalah forum teknis yang diselenggarakan setiap 5 tahun oleh PBB, dalam hal ini UNGEGN, untuk melaporkan capaian dan implementasi dari resolusi yang telah disepakati pada UNCSGN
sebelumnya. Dan, Indonesia secara aktif berpartisipasi pada forum tersebut terutama terkait pembakuan
nama rupabumi.

Pembakuan nama rupabumi ini memiliki peran yang penting terutama terkait wilayah dan kedaulatan negara, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang tidak sedikit.

Menurut Hasanuddin, banyaknya pulau itu memiliki potensi yang bisa mengganggu kedaulatan bangsa terutama untuk pulau yang terletak di area perbatasan dan belum memiliki kesepakatan dengan Indonesia.

“Permasalahan tersebut bisa diatasi dengan melakukan pendaftaran dan pengadministrasian pulau-pulau yang ada di Indonesia secara detil, valid, dan terstandar secara spasial, serta memiliki dokumen resmi sebagai bukti dari kepemilikan pulau yang menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia, sesuai pedoman dari PBB,” ujarnya.

Dikatakan, jumlah pulau di Indonesia selama ini memiliki jumlah yang berbeda dari beberapa sumber data yang berbeda. Hal itu dikarenakan informasi jumlah pulau yang ada belum dibakukan namanya.

Padahal berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2016, ditetapkan bahwa pembakuan nama rupabumi nasional dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geospasial, dalam hal ini BIG.

BIG bertugas menyelenggarakan survei toponim yang memegang peran penting dalam pembakuan nama rupabumi, baik secara nasional maupun internasional.

“Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia menyampaikan data resmi terkait jumlah pulau dan melaporkannya kepada UNCSGN melalui gasetir nasional yang disimpan dalam geodatabase,” kata Hasanuddin.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi, disampaikan bahwa Gasetir adalah daftar nama rupabumi yang dilengkapi dengan
informasi tentang jenis unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administratif, dan informasi lain yang diperlukan. Gasetir Nasional adalah daftar nama rupabumi yang telah dibakukan secara nasional.

Prinsip penamaan rupabumi sendiri meliputi penggunaan abjad romawi, satu unsur rupabumi satu nama, penggunaan nama lokal, berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan.

Selain itu, menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup, menggunakan bahasa lndonesia dan/atau bahasa Daerah, dan paling banyak tiga kata.

Pada closing ceremony di forum UNGEGN, Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin, terpilih menjadi vice-chair pengurus UNGEGN periode 2017-2019, dengan susunan pengurus sebagai berikut :
Chair: William Watt (Australia)
Vice-Chairs:
1. Naima Friha (Tunisia)
2. Hasanuddin Z. Abidin (Indonesia)
Rapporteurs:
1. Trent C. Palmer (USA)
2. Sung Jae Choo (Rep. of Korea)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015