Enam Organisasi Profesi Kesehatan Tolak Terbentuknya ‘Organisasi Profesi Kesehatan Baru’

Kamis, 24 Agu 2017

JAKARTA (Pos Sore) — Apa jadinya jika masalah kesehatan yang menyangkut hajat hidup dan nyawa banyak orang diatur oleh banyak organisasi profesi kesehatan dengan banyak aturan yang berbeda?

Di organisasi yang satu menyatakan tidak ada larangan, namun di organisasi yang satunya lagi dengan tegas melarang. Ini akan membuat aturan standard yang sudah dibakukan menjadi berantakan. Profesi kesehatan pun akan kebingungan menerapkan aturan yang mana. Ini jelas akan berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat

Kondisi inilah yang membuat enam organisasi profesi kesehatan: Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI), khawatir.

Ke-6 organisasi profesi kesehatan itu pun menolak uji materi (yudisial review) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran terkait pembahasan organisasi kedokteran yang dimungkinkan lebih dari satu.

Jika pasal ini dikabulkan, ke-6 organisasi tersebut khawatir akan muncul organisasi profesi kedokteran yang jauh lebih banyak. Kalau organisasi profesi kesehatan lebih dari satu, bagaimana standar profesi dan standar mutu akan dibuat?

“Kesehatan adalah masalah hajat hidup orang banyak, masalah nyawa,” tegas Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Dr Ilham Oetama Marsis, SpOG, Selasa (22/8).

Ia menegaskan, organisasi profesi kesehatan yang ada selama ini sudah menjadi payung dari semua profesi kesehatan yang ada. Melalui organisasi kesehatan tersebut standar mutu, standar pelayanan dan hal-hal terkait lainnya bisa diawasi dan dikontrol.

“Akan sangat membingungkan jika nantinya ada organisasi profesi kesehatan lebih dari satu yang juga mengeluarkan standar berbeda,” ujarnya.

Karena itu, menyikapi proses uji materi dua UU tersebut, enam profesi kesehatan menyatakan sikap bahwa UUD 1945 memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demi memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi masyarakat, diperlukan satu standar profesi dari masing-masing tenaga kesehatan yang dikeluarkan dan diawasi serta dibina oleh organisasi profesi tenaga kesehatan.

Berdasarkan UU nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 1 angka 12 yang sejalan dengan UU nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 50 ayat (2) bahwa setiap tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi.

Ke-6 organisasi profesi kesehatan tersebut juga mengingatkan, berdasarkan kedua UU sebagaimana pernyataan di atas, keberadaan kolegium masing-masing profesi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi profesi dan bertanggung jawab terhadap organisasi profesi. Kolegium berwenang penuh terkait pengampunan masing-masing disiplin ilmu.

“Kami mendukung pemerintah berdasarkan keterangan Presiden serta DPR RI berdasarkan keterangan yang telah dibacakan di persidangan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tentang keberadaan organisasi profesi dibidang kesehatan. Kesehatan masyarakat harus menjadi kepentingan bersama,” tutup Prof Marsis. (tety)