Langkah Nyata Hadapi Dampak Negatif Media Sosial

Selasa, 29 Agu 2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

JAKARTA (Pos Sore) — Indonesia Technology Forum (ITF) menyelenggarakan seminar nasional ‘Menagih Langkah Nyata Industri Telekomunikasi dan OTT Menghadapi Dampak Negatif Media Sosial’. Seminar ini diadakan karena remain maraknya berita bohong (hoax) maupun perundungan (bullying) di era media sosial.

Hadir sebagai narasumber adalah Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) KH Ma’ruf Amin, Komisioner BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) Agung Harsoyo, CEO, Presdir Indosat Ooreoodo Tbk Alexander Rusli, dan Public Policy Lead Twitter Indonesia Agung Yudha.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, yang menjadi keynote speaker dalam acara seminar ini, menegaskan, UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) No. 19 tahun 2016 sebagai perbaikan dari UU No.18 tahun 2008, dengan jelas mengatur bagaimana cara menggunakan media sosial dengan benar.

“Regulasi jelas mengatur konten media sosial yang bertentangan dengan kaidah bernegara dan tidak sesuai dengan budaya bangsa. Jangan sampai menjurus pada perpecahan dan integritas berbangsa dan bernegara,” kata Chief RA, panggilan akrab Rudiantara.

Menurutnya, sangat penting melakukan kerjasama antara semua elemen bangsa untuk bergerak memerangi konten negatif di media sosial. Pemerintah, masyarakat di semua segmen, hingga platform harus bergerak bersama.

Pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi, katanya, menangani konten negatif ini dari hulu hingga hilir. Hulunya adalah literasi informasi sesuai amanah UU ITE no.19 tahun 2016. Sedangkan di sisi hilir ada pendekatan hard approach seperti pemblokiran situs dan sebagainya.

Di sisi hulu, pihaknya tidak hanya membuat sistem Trust+ yang kini berisi 800 ribu black list, tetapi juga membuat daftar internet positif yang kini mencapai 250 ribu. “Mudah-mudahan dalam 2-3 tahun ke depan daftar positif ini sudah melebihi black list,”ungkap Rudi.

Daftar positif ini memuat konten yang selayaknya diakses oleh pengguna internet di Tanah Air.

Terkait konten negatif, MUI menerbitkan Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah (urusan kemasyarakatan) melalui media sosial. Salah satunya berisi bahwa setiap muslim yang bermuamalah lewat media sosial diharamkan melakukan ghibah (membicarakan keburukan atau aib orang lain), fitnah, namimah (adu domba), dan penyebaran permusuhan.

MUI juga mengharamkan aksi perundungan, ujaran kebencian, serta permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antargolongan. fatwa tersebut dibuat berdasarkan kekhawatiran akan maraknya ujaran kebencian dan permusuhan melalui media sosial.

“Harapannya fatwa ini dapat mencegah penyebaran konten media sosial yang berisi berita bohong dan mengarah pada upaya adu domba di tengah masyarakat,” tandas KH.Ma’ruf Amin.

Yang jadi persoalan, terkadang aturan hukum maupun fatwa tidak akan banyak berpengaruh bila masyarakat sendiri tidak mau menaatinya. Masyarakat sering lupa soal etika ketika memegang ponsel dan bermedia sosial dianggapnya berada di ruang pribadi.

Padahal sebaliknya, kegiatan tersebut terekam dan disaksikan oleh orang lain sehingga harus diperlakukan seperti di ruang publik.

“BRTI mendorong sinergi semua pihak dan lembaga dalam menanggulangi konten media sosial yang negatif. Semua posting di media sosial walau digembok, dihapus, ataupun diubah menjadi lebih pribadi tetap punya jejak digital,” kata Agung Harsoyo, Komisioner BRTI.

Sebenarnya, lanjut dosen Fakultas Elektro Institut Teknologi Bandung, itu secara alamiah bila masyarakat merasa di media sosial adalah berada di ruang publik, maka kontrol diri akan jauh lebih besar.

“harapan kami terhadap regulator, pelaku OTT, pengguna agar lebih bijaksana dan lebih kreatif menggunakan media sosial,” tandas Alexander Rusli, CEO dan Presdir Indosat Ooredoo Tbk.

Sebagai lembaga, ITF mendorong penuh kontribusi industri telekomunikasi dan pelaku OTT untuk menggagas dan membedah etika dan budaya bermedia sosial yang lebih bijak dalam konteks ke Indonesiaan, sehingga diharapkan ada tatanan baru dalam penerapan etika bermedia sosial yang sesuai budaya Indonesia.

Perlu ada kesepakatan mengenai etika bersosial media karena untuk payung hukum maupun fatwa sudah tersedia. Sosialisasi gerakan etika bersosial media harus menjadi gerakan nasional yang masif dan selalu diingatkan kepada pengguna media sosial di Tanah Air. (tety)