Cegah Terorisme, KPAI Himbau Masyarakat Perkuat Ketahanan Keluarga

Rabu, 30 Agu 2017
Komisioner KPAI Susianah Affandy (berkerudung hijau) menegaskan ketahanan keluarga menjadi kunci anak-anak terhindar dari paham terorisme

IMG-20170830-WA0020

JAKARTA (Pos Sore) – Survey terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan angka yang memprihatinkan terhadap gerakan radikal-terorisme di kalangan anak dan remaja.

Dalam survey tersebut, sebanyak 6,12% anak dan remaja menyatakan setuju terhadap aksi bom Bali yang dilakukan Amrozi CS sebagai perintah agama.

Hampir separoh responden yakni sebanyak 40,82% menyatakan kesediannya. Sebanyak 8,16% bahkan menyatakan sangat bersedia melakukan aksi penyerangan kepada orang atau kelompok yang dianggap menistakan Islam.

Dalam survey yang digelar SMRC juga memperlihatkan anak-anak dan remaja sebanyak 9,2% setuju jika NKRI ini diganti menjadi system Khilafah atau Negara Islam.

Karenanya, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susianah Affandy, menghimbau masyarakat agar memperkuat ketahanan keluarga untuk mencegah gerakan terorisme menyasar anak-anak.

Menurutnya, anak sangat rentan menjadi sasaran kelompok teroris dan ekstrimis. Ini karena anak masih polos dan tak punya filter yang cukup seperti pendidikan, pengalaman, dan sosio kultur.

“Ketahanan keluarga adalah kunci utama jika kita ingin melakukan pencegahan dari hulunya,” tegasnya saat menjadi narasumber ‘Halaqoh Pencegahan Anak Dari Gerakan Radikal’, di Jakarta, Selasa (29/8).

Kegiatan itu sendiri diadakan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama bekerjasama dengan Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Laskar Santri Nusantara dalam rangka Hari Santri Nasional.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Balitbang Kemenag RI Prof Dr. Abdurrahman Mas’ud, dan dari BNPT Dr Muslih Nasuhah.

Susianah melanjutkan, kalau dilihat data di lapangan, pelaku bom bunuh diri dan mereka yang terlibat dalam gerakan radikal memiliki latar belakang keluarga yang tidak harmonis, keluarga miskin dan rentan.

“Di era global di mana teknologi digital saat ini kian canggih, anak-anak banyak mencari tahu dari smart phone di tangannya. Anak-anak ini bahkan mencari ilmu pengetahuan juga dari smart phone,” paparnya.

Sungguh ironi jika pengetahuan tentang kekerasan yang mereka terima dianggap sebagai bagian dari misi suci agama dengan iming-iming surga.

Akibatnya anak-anak yang mendapat pendidikan dan pengetahuan kekerasan akan menyelesaian masalah ketika dewasa juga dengan kekerasan. Mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang sulit menerima perbedaan (intoleran).

“Dunia digital menjadi tantangan dan tantangannya tersebut menjadi ganda jika anak-anak tumbuh dalam keluarga yang disharmoni,” ujarnya.

Selain menguatkan ketahanan keluarga, Susianah menghimbau kepada pemerintah agar melakukan edukasi kepada orangtua atau keluarga tentang ideology dan nilai nasionalisme.

“Orangtua dan keluarga juga harus memiliki pemahaman tentang Islam yang damai, Islam rahmatan lil alamin. Para orang tua dan keluarga harus juga memiliki pemahaman tentang bahaya radikalisme,” tandasnya.

Bagi para pendidik dan lingkungan pendidikan, Susianah menghimbuai agar adanya integrasi pendidikan anti kekerasan, ideology nasionalisme ada pada semua mata pelajaran. Pendidik dan tenaga kependidikan harus menjadi contoh dalam pendidikan ramah anak dan non kekerasan.

Bagi anak-anak dan keluarga yang sudah terpapar menjadi korban terorisme, Susianah berharap kepada pemerintah tidak menggunakan pendekatan hukum semata.

“Harus ada rehabilitasi terhadap korban dan pelaku. Jangan dikucilkan. Harus ada program pemberdayaan dan reintegrasi sosial sehingga korban terorisme maupun pelaku terror dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan hidup damai,” tandasnya.

Susianah memaparkan data aduan masyarakat yang masuk ke KPAI terkait masalah pengasuhan dalam keluarga dan pengasuhan alternatif trendnya kian naik dalam tujuh tahun terakhir di bandingkan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum yakni sebanyak 4723 kasus.

Dari sebanyak kasus tersebut rinciannya adalah anak korban perebutan hak kuasa asuh sebanyak 1618 kasus. Adapun anak yang mendapat penelantaran ekonomi sebanyak 1099.

Data anak korban pelarangan akses bertemu orangtuanya sebanyak 1299 kasus. Anak korban penelantaran orang tua/keluarga sebanyak 33 kasus. Anak hilang dan korban penculikan keluarga sebanyak 673 kasus. (tety)