Indonesia Dihadapi Perang Nonmiliter

Minggu, 3 Sep 2017

IMG_20170902_115521_HDR

JAKARTA (Pos Sore) — Diskusi Panel Serial (DPS) kembali digelar dengan tema ‘Pertahanan Non Militer’. Tema ini penting diangkat karena semakin terlihat nyata perang non konvensional terjadi di Indonesia.

Sekalipun Piagam PBB menegaskan semua negara berkomitmen untuk saling menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing, namun fakta yang terjadi adalah tetap berlangsungnya perang nonkonvensional.

Sesjen Wantanas Letjen TNI Nugroho Widyotomo yang diwakili Mayor Jenderal Toto Siswanto, Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Wijoyo, dan Ketua Umum PPAD Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, yang menjadi narasumber dalam diskusi, memaparkan kekhawatirannya.

Hadir pula Wakil Ketua FKPPI Indra Bambang Utoyo yang mewakili Ketua FKPPI sekaligus Ketua Aliansi Kebangsaan, dan Pembina YSNB Pontjo Sutowo, serta Ketua Panitia Bersama DPS Iman Sunario, dan Prof. Dr. La Ode Kamaludin yang bertindak sebagai moderator DPS.

Dalam diskusi itu disebutkan dengan kondisi itu bangsa Indonesia perlu melakukan kewaspadaan yang tinggi terhadap sistem pertahanannya. Terlebih banyak contoh nyata dari beberapa negara di Afrika dan Timur Tengah yang hancur karena perang tersebut.

Atau contoh negara yang hancur sekalipun tidak satupun peluru meletus. Karena itu, Letjen TNI Nugroho Widyotomo, mengingatkan Indonesia wajib mewaspadai tiga jenis perang yang ada di dunia: militer, nonmiliter, dan hibrida.

Dari ketiga perang tersebut, perang militer skalanya semakin mengecil. Sementara itu, perang nonmiliter semakin berkembang, dan perang hibrida paling mengemuka.

“Perang hibrida adalah dua sumberdaya peperangan yang relatif berbeda dipadukan sedemikian rupa menjadi satu jenis peperangan baru yang dimiliki keunggulan luar biasa,” jelasnya.

Toto mengungkapkan, keunggulan luar biasa ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang memiliki superioritas terhadap lawannya. Dan ternyata Indonesia berada dalam kancah perang ini.

Untuk menghadapi hal tersebut, maka perlu diupayakan strategi penguatan Ketahanan Nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa. Dan hal tersebut membutuhkan upaya besar yang pasti melibat seluruh komponen bangsa, lanjut Toto.

Sementara itu, menurut Kiki Syahnakri, dalam perang generasi keempat, Indonesia ternyata belum mampu mengantisipasinya dengan baik. Sebagai akibatnya Timor-Timur misalnya, lepas dari Indonesia karena kalah dalam perang informasi.

Untuk itu, Indonesia memerlukan Ketahanan Nasional yang tangguh yang didasarkan pada Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa. Pada saat ini, tujuan perang telah bergeser dari penguasaan teritori menjadi menjadi penguasaan sumberdaya atau dengan kata lain bertujuan ekonomi.

“Metode perang dilakukan dengan dua cara yaitu pembusukan politik dan pembajakan negara. Jika hal tersebut tidak diantisipasi, dikawatirkan negara dapat takluk dikuasai asing seperti runtuhnya Uni Soviet,” kata Kiki Syahnakri.

Agus Wijoyo dalam pembahasannya mengenai masalah pertahanan nonmiliter Indonesia terutama dari sisi geopolitik dalam percaturan dunia yang terus berubah, mengatakan, Indonesia jangan mengharap hubungan antar negara yang ada baik tanpa pamrih.

Ia menegaskan, diperlukan kewaspadaan dalam setiap hubungan antar negara. Terlebih pada saat ini gatra ideologi dan politik menunjukkan penurunan pada tingkat ‘kurang tangguh’ dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

“Dengan posisinya yang strategis, Indonesia perlu meneguhkan kembali konsensus dasar Kebangsaan sebagai pondasi kehidupan kebangsaan meliputi Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Agus Wijoyo. (tety)