Uji Materi UU di MK, IDI: Ada Potensi Ancaman Jaminan Mutu Standar Kedokteran di Indonesia

Senin, 4 Sep 2017

JAKARTA (Pos Sore) – Sidang Uji Materi UU Praktek Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran perkara No: 10/PUU-XV/2017 yang diajukan 31 orang dokter di Mahkamah Konstitusi, digelar Senin (4/9). Dengan agenda mendengarkan kesaksian tiga dokter sebagai saksi fakta dan satu orang yang didengar keterangan sebagai ahli.

Saksi fakta Dr. Mahesa Paranadipa Maykel MH menyampaikan, pada hakekatnya di dalam rumah besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terdapat beberapa unsur yang bekerja secara sejajar, sinergis dan koordinatif satu sama lain.

Unsur-unsur tersebut adalah Ketua Umum Pengurus Besar IDI (berikut derivatnya di wilayah dan cabang) yang bertindak sebagai unsur eksekutif dalam organisasi IDI. Selain itu, ada unsur-unsur lain yakni Majelis yang mengatur dan bertanggung jawab atas hal-hal yang sangat spesifik.

Misalnya, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK), yang mengatur dan mengawal kegiatan pelayanan kedokteran yang disebut Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK). Ada juga majelis yang mengatur, mendorong kegiatan internal organisasi dalam bidang pendidikan kedokteran.

“Semuanya dimaksudkan agar dokter Indonesia anggota IDI memiliki tanggung jawab penuh untuk bekerja dengan etis, responsif terhadap masalah yang muncul akibat perkembangan dalam bidang pelayanan dan pendidikan kedokteran agar dokter Indonesia selalu tetap update dalam pendidikan dan keilmuannya, sehingga tidak kalah dengan dokter di luar negeri,” ungkapnya di MK.

Semua majelis ini, sambungnya, duduk bersama secara sejajar dalam setiap rapat konsultasi yang dipimpin oleh Ketua Umum. Dalam bagian lain, kesaksian Dr. Mahesa menggambarkan, ada pandangan yang perlu diklarifikasi dan diluruskan tentang hubungan antar-unsur dalam Rumah Besar IDI.

Saksi fakta lain Dr. Muhammad Akbar SpS (K), mempertegas, ada fakta hukum dan fakta lapangan yang berbicara bahwa IDI justru yang sebenarnya konsisten mengawal dan memperjuangkan pelaksanaan amar putusan MK tentang Dokter Layanan Primer (DLP).

“Pada hakekatnya pelaksanaan DLP di lapangan justru telah keluar dan menyimpang dari amar putusan MK,” ujar saksi dari Dosen Neurologi Universitas Hasanuddin Makassar di hadapan 7 hakim MK.

Ia menyampaikan fakta bahwa sidang-sidang permulaan dikondisikan seolah-olah IDI yang menolak amar putusan MK tentang DLP. “Kita semua sedih karena ada pihak-pihak yang sampai hati menyuguhi opini yang bertentangan dengan fakta perihal DLP”, keluh Dr. Akbar.

Dr. Akbar juga mempertegas penolakan terhadap amar putusan MK ini dilakukan secara terencana dan sistematis yang bahkan diputuskan dalam rapat resmi Instansi Pemerintah seperti yang ditunjukkan dalam Notulensi Rapat.

Pihak IDI menerima kiriman email Notulensi Rapat tanggal 1 Juni 2016 di Hotel Century dan dibuka Direktur Penjaminan Mutu Belmawa Ristekdikti. Dalam notulensi tersebut justeru disebutkan berulang kali bahwa penjelasan pada amar putusan MK bukanlah norma yang harus dinyatakan secara letterlijk pada RPP atau Peraturan Menteri.

“Jadi, ada upaya pihak-pihak tertentu yang sudah memiliki niat dan rencana untuk mengabaikan amar putusan MK, sayangnya fakta ini dibalik dengan membangun opini bahwa IDI yang mengabaikan Amar Putusan MK,” sambungnya.

Keterangan lain diberikan Dr. Suharizal SH.MH, Dosen Hukum Tata Negara yang juga sebagai Sekretaris Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Ia melontarkan jawaban-jawaban dari aspek legal terkait pertanyaan: apakah IDI sebagai subjek hukum dapat digolongkan sebagai organ negara?

“Ikatan Dokter Indonesia adalah organ negara dalam arti luas, yang dibentuk berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004, meskipun bukan dalam pengertian lembaga sebagaimana lazim dalam perbincangan sehari-hari,” tegasnya yang berlaku sebagai Ahli Sidang Uji Materi di MK ini.

Menurut Suharizal, IDI adalah organ negara dalam arti luas. Karena itu, negara berkepentingan akan adanya wadah tunggal untuk dokter Indonesia dalam menjalankan praktik kedokteran.

Ia menegaskan, keberadaan IDI tidak memonopoli kedokteran dan menghilangkan hak-hak berserikat profesi dokter lainnya. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang dijamin UUD 1945 harus juga dipahami satu bagian yang tidak terpisah dengan norma yang terdapat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Dalam pasal itu disebutkan, ‘Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis’.

Itu artinya, pembatasan hanya satu wadah organisasi bagi dokter berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004 diperlukan dalam rangka untuk menjaga ketertiban umum dan hak-hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

“Dengan adanya satu organisasi dokter otomatis dapat diberlakukan satu standar pelayanan bagi dokter, satu kode etik serta pengembangan kualitas dan pengawasan yang sama atas semua dokter oleh satu organisasi dalam menjalankan praktik kedokteran,” ujarnya.

Sebagai ahli ia juga membandingkan hal ini dengan dua Putusan sejenis dari MK yakni, Putusan MK Nomor 009/014/PUU-III/2015 tentang jabatan Notaris dan Putusan MK No.066/PUU-II/2004 tentang KADIN. Menurutnya, kedua Putusan MK dapat menjadi rujukan Hakim MK untuk membuat putusan yang adil dan mengikat.

Saksi fakta yang lain Dr Oktarina Msc, yang pernah menjadi panitia Uji Kompetensi Retaker Khusus (UKRK) menyampaikan, UKRK yang pernah dilakukan IDI saat itu karena amanah yang diberikan setelah ada permasalahan hasil uji kompetensi (UKDI) yang masih menyisakan hampir 2.500 orang dan ini sudah menjadi problem nasional, sehingga Komisi IX pun sangat memperhatikan permasalahan ini.

Proses UKRK, sambung Oktarina, sudah dilakukan sesuai metodologi pendidikan kedokteran melalui standard setting dan lain sebagainya sehingga penjaminan mutu lulusan tetap terjag. dan hal ini sudah dipertanggungjawabkan di depan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), sehingga KKI pun menyatakan tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan STR (Surat Tanda Registrasi ). Artinya lulusan UKRK saat itu terstandar bukan sub-standar.

Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat menyampaikan agenda sidang selanjutnya dilakukan Selasa 12 September 2017 dengan menghadirkan 2 saksi ahli dan 2 saksi fakta. (*/tety)