Kepala BIG: Kemandirian Geospasial Mutlak untuk Kedaulatan Bangsa dan Negara

Jumat, 8 Sep 2017

CIBINONG (Pos Sore) – Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin, menegaskan, kemandirian geospasial mutlak harus kita upayakan secara serius dan menuntut kerja keras kita semua.

Menurutnya, kemandirian ini penting mengingat begitu besarnya sumberdaya yang harus kita investasikan jika tergantung pada negara lain. Adanya era perdagangan bebas dan persaingan industri geospasial baik tingkat regional maupun internasional yang sangat ketat mempunyai kepentingan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam bangsa kita.

“Menjadi tugas kita bersama untuk terus mengupayakan kemandirian geospasial baik melalui pengembangan inovasi teknologi IG, peningkatan kualitas SDM IG, dan kebijakan lainnya untuk mendorong kemandirian geospasial,” katanya pada acara pembukaan Hari Informasi Geospasial 2017 bertema ‘Kemandirian Geospasial untuk Kedaulatan Bangsa dan Negara’, yang diisi dengan senam bersama di lapangan BIG, Jumat (8/9).

Hasan melanjutkan, salah satu menuju kemandirian geospasial adalah dengan adanya Kebijakan Satu Peta. KSP ini mendorong tersedianya IG yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu terwujudnya satu referensi, satu standar, satu database, satu geoportal.

Salah satunya, yaitu pemetaan desa dari program satu peta wilayah Indonesia. Untuk merealisasikan peta skala 1:5.000 itu biayanya mahal. Maka dibutuhkan dukungan pemerintah daerah dan swasta. Keterlibatan semua pihak dalam proyek pembenahan pemetaan wilayah  Indonesia ini perlu dilakukan untuk mempercepat target kebijakan satu peta itu terwujud.  

“Pembuatam peta dasar 1:5000 ini memerlukan dana hingga triliunan rupiah untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.

BIG dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) memanfaatkan citra satelit resolusi tinggi untuk mempercepat peta skala besar atau lebih detail berskala 1: 5000.

“Peta berskala 1: 5000 ini masih kurang dari satu persen di seluruh Indonesia, sehingga dipercepat dengan citra satelit resolusi sangat tinggi,” ungkapnya.

Menurutnya, peta skala besar dibutuhkan untuk rencana detail tata ruang, pemetaan desa dan reforma agraria. “Kita perlu terobosan untuk mencapai kebutuhan peta skala besar itu. Tahun depan ditargetkan rampung 100 persen untuk tata ruang,” katanya.

Pemerintah, katanya, menargetkan pada 2019 Indonesia sudah bisa mandiri dalam hal informasi geospasial (IG) seperti halnya beberapa negara maju lain. Produk IG oleh peneliti dan profesional dalam negeri itu diharapkan dapat menyuguhkan data dengan akurasi yang tinggi sehingga tidak lagi menggunakan produk luar negeri seperti Google Maps. 

Sedangkan peta dasar BIG merinci sejumlah  titik lokasi berikut sifat dan fungsi lahannya dengan kegunaan yang lebih kompleks seperti pada peta tematik. Peta yang mulai banyak digunakan kementerian dan instansi yang menggunakan teknologi informasi berbasis aplikasi daring masing-masing.  

Peta tematik adalah peta yang disuguhkan sesuai tema atau kepentingan tertentu menggunakan peta dasar rupa bumi yang disederhanakan. Seperti peta kepadatan penduduk Indonesia, peta potensi hasil pertanian dan sebagainya yang banyak digunakan instansi untuk memperjelas atau memberi petunjuk  keadaan suatu wilayah.

Peta dasar maupun peta tematik itu, lanjut Hasan, sangat diperlukan untuk penentuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) setiap kota dan kabupaten seluruh Indonesia.  

Hingga 2017, BIG baru menyelesaikan program satu peta di Pulau Kalimantan, sisanya pada 2018 menggarap Pulau Sumatera, Sulawasi, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedangkan pada 2019 ditargetkan untuk Pulau Papua Maluku dan Jawa.

Aturan pelaksanaan informasi geospasial ini mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial. Indonesia pun didorong memiliki kemandirian di bidang geospasial. (tety)