KSP/KSPPS Keluhkan Akses, Kemenkop UKM Reformulasi Kebijakan Pembiayaan

Selasa, 12 Sep 2017

IMG-20170912-WA0014

JAKARTA (Pos Sore) – Untuk meningkatkan akses koperasi dan UMKM ke lembaga pembiayaan bank dan nonbank, Kementerian Koperasi UKM melakukan terobosan dengan mereformulasi kebijakan pembiayaan.

“Intinya, kita akan terus memperkuat barisan dalam meningkatkan akses KUMKM ke pembiayaan yang mudah dan sesuai karakteristik dari KUMKM,” kata Deputi Pembiayaan Kemenkop UKM Yuana Sutyowati, saat membuka workshop ‘Reformulasi dan Penguatan Kebijakan Pembiayaan Bagi Koperasi dan UKM’, di Jakarta, Selasa (12/9).

Ia menyebutkan, ada sekitar 12 ribu sentra UKM yang menjadi sasaran akhir dari reformulasi menu-menu pembiayaan yang ada. Kemenkop UKM dan LPDB akan mendesain menu-menu pembiayaan agar bisa melibatkan dan dinikmati lebih banyak KSP/KSPPS di seluruh Indonesia.

“Kita memiliki LPDB KUMKM yang diharapkan bisa lebih bersinergi dalam transformasi program untuk memperkuat permodalan KSP dan KSPPS,” tambah Yuana.

Workshop ini sendiri untuk mengakomodasi berbagai masukan dan keluhan dari KSP dan pembiayaan syariah (KSPPS/KBMT) terkait optimalisasi penyaluran dana bergulir LPDB KUMKM. Selama ini akses pembiayaan KSP/KSPPS agak sulit karena dibebankan persyaratan yang cukup berat.

“Sedikit KSP/KSPPS yang memperoleh akses, serta proses layanan yang sering tidak sesuai dengan SOP,” ungkapnya.

Yang kini menjadi isu aktual di kalangan gerakan koperasi adalah program kredit Ultra Mikro atau UMi yang mulai digulirkan pada 2017 ini. Plafon dana yang disalurkan sebesar Rp1,5 triliun (APBNP 2017) dan Rp2,5 triliun (RAPBN 2018), dengan alokasi per UMi maksimal Rp10 juta.

“Sebagaimana program KUR, program ini dikhawatirkan kurang mengakomodasi dan melibatkan KSP, KSPPS, dan KBMT yang sudah beroperasi cukup lama. Juga perlu sosialisasi yang masif sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi. Banyak gerakan koperasi yang beranggapan program tersebut dilaksanakan oleh Kemenkop UKM,” kata Yuana.

Salah satu pembicara dari pegiat keuangan mikro, Supriyono menyebutkan kalangan koperasi sepakat agar LPDB KUMKM direformulasi. Dari sisi kebijakan, idealnya kontrak kerja LPDB dilakukan dengan Kemenkeu dan Kemenkop UKM (sebagai kementerian teknis).

Selain itu, korelasi antara pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan Kemenkop dengan kegiatan LPDB tidak sepenuhnya sinkron. Misalnya, jika banyak koperasi yang tidak bisa dibiayai LPDB, pembinaan apa yang dilakukan Kemenkop UKM agar layak dibiayai LPDB.

“Mengapa setiap tahun banyak koperasi yang mengantri hingga berbulan-bulan tidak terlayani LPDB,” papar Supriyono.

Supriyono menandaskan, LPDB perlu berpihak kepada koperasi ketimbang ke BPR. Saat ini, lebih dari 40 bank umum berebut membiayai BPR. Kehadiran LPDB berebut membiayai BPR justru merusak pasar, karena BPR tidak disubsidi pun tetap bisa hidup dan tumbuh.

Menanggapi hal itu, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB KUMKM Jaenal Aripin menegaskan, pihaknya tetap fokus dan memprioritaskan membiayai koperasi yang memenuhi segala persyaratan LPDB. Membiayai BPR atau BPRS, katanya, ada aturan hukumnya sebagai dasar yaitu Peraturan Menteri Keuangan.

“Jangan melihat BPR-nya, tapi ujungnya adalah pelaku UMKM yang menikmati kredit dana bergulir itu. Lembaga Keuangan Bank (LKB) termasuk BPR itu sebagai lembaga perantara dari LPDB ke UMKM. Bahkan, kita mematok suku bunga kredit dari BPR tidak boleh lebih dari 17%,” hand as Jaenal. (tety)