Rakortek IGT: Percepat Kebijakan Satu Peta Demi Pembangunan Nasional

Selasa, 12 Sep 2017

IMG_20170912_061329

CIBINONG (Pos Sore) – Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin membuka Rapat Koordinasi Teknis Informasi Geospasial Tematik (Rakortek IGT) tahap II. Rakortek ini fokus membahas Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP).

“Ketersediaan IGT dengan kualitas IG yang baik dapat diberbagipakaikan kepada seluruh pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun daerah,” kata Hasanuddin, di sela Rakortek, Senin (11/9).

Disebutkan Perpres No. 9 tahun 2016 adalah instrumen pemanfaatan Informasi Geospasial (IG) dalam mendukung kebijakan Pembangunan Nasional. Tujuan utamanya, menyelesaikan permasalahan terkait konflik pemanfaatan ruang sehingga mendorong kepastian investasi.

“Pelaksanaan PKSP tahun 2016 dengan lokus P. Kalimantan telah menghasilkan 63 IGT terintegrasi dari seluruh K/L yang terlibat dalam pelaksanaan Perpres ini. Ketersediaan IGT yang terintegrasi menjadi salah satu indikator keberhasilan Pelaksanaan PKSP, ” jelasnya.

Setelah menyelenggarakan kegiatan Kompilasi dan Integrasi di Pulau Kalimantan pada 2016, fokus pelaksanaan tahun 2017 diutamakan pada upaya percepatan perwujudan satu peta di Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara serta memulai tahapan Sinkronisasi di Pulau Kalimantan.

“Berdasarkan hasil kegiatan Kompilasi yang dilakukan pada Semester I Tahun 2017 di Sumatera dan Sulawesi, tentunya masih diperlukan perbaikan data geospasial yang membutuhkan komitmen dari para pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah,” ungkapnya.

Untuk IGT yang sudah terintegrasi, perlu segera diberbagipakaikan melalui skema Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Hal-hal terkait akses pemanfaatan IGT harus segera diselesaikan untuk dapat digunakan dalam pembangunan nasional.

IMG_20170912_061949

“Permasalahan keterbukaan atau interoperability barrier seperti hak akses data, tarif, dan data security perlu segera dirumuskan penyelesaiannya,” tambahnya.

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta berakhir pada 2019. Karenanya, dipandang penting untuk merumuskan keberlanjutan atau sustainability skema PKSP sebagai implementasi penyelenggaraan IG Nasional sesuai UU No. 4 Tahun 2011.

“Pada saat ini, kita sedang dalam proses merumuskan dokumen rencana jangka panjang penyelenggaraan IG Nasional (Grand Design Kebijakan Satu Peta 2020-2036). Lingkup Perpres 9/2016 mencakup penyediaan IGT pada skala menengah 1:50.000 pada wilayah daratan,” jelasnya.

Ia berpandangan tuntutan kebutuhan IGT ke depan pada IGT dengan skala informasi detil untuk pengelolaan sumberdaya di wilayah laut serta infrastruktur perkotaan tidak terbatas pada permukaan (surface), tetapi juga subsurface seperti untuk memenuhi kebutuhan pembangunan MRT.

Dalam kesempatan itu, Hasan menegaskan, pihaknya akan merancang aplikasi peta terapan digital yang bisa diakses dari perangkat gadget. Dengan cara seperti ini setidaknya dapat menyaingi salah satu produk peta digital buatan Google.

“Terkait rencana ini, kita sudah mendapatkan perusahaan dalam negeri yang berminat menjadi mitra dalam proyek ini dan sudah mendengarkan presentasi dari perusahaan tersebut,” ungkapnya.

Nantinya, setelah aplilasi ini terealisasi, masyarakat dapat menggunakan produk peta digital buatan BIG ini sebagai penunjuk arah. “Ingin tahu macet tidak macet, nantinya lihat produk ini, bukan produk yang lain,” ujarnya.

Pihaknya menyadari fungsi peta saat ini tidak hanya untuk hal-hal yang formal saja, tapi juga untuk kepentingan pengembangan ekonomi masyarakat

Menurutnya, penerapan IG berbasis gadget adalah penting mengingat sekarang masa generasi milenial. Begitu pula dengan perkembangan teknologi geospasial yang juga maju.

Geo portal yang sudah dikembangkan BIG masih perlu diperbaiki karena masih lambat untuk diakses dan harus melalui beberapa prosedur. Sementara orang sekarang ini inginnya akses yang mudah, cepat, dan gratis. Di beberapa negara, masyarakat dapat mengakses peta tanpa harus dikenakan biaya.

“Kalau kita masih IGD saja, tematiknya belum. Karenanya, kebijakan satu peta atau KSP harus dilihat dari awal, bereskan dulu regulasinya. Regulasi perlu tapi yang memudahkan, jangan yang bikin ribet yang akan memunculkan perselingkuhan administrasi,” tandasnya. (tety)