Kearifan Lokal Dapat Memperkuat Semangat Kebangsaan

Jumat, 22 Sep 2017

JAKARTA (Pos Sore) — Kebudayaan dan kearifan lokal setiap daerah harus didorong untuk dapat dikembangkan menjadi haluan pembangunan nasional yang diimplementasikan di seluruh daerah. Kearifan lokal menjadi kekayaan dan identitas Indonesia yang harus dimanfaatkan keberadaannya.

Begitu persoalan yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Serial- 4 bertema ‘Pendayagunaan Kearifan Lokal dalam Memperkuat Semangat Kebangsaan’, yang diadakan PPAD (Persatuan Purnawirawan TNI-AD), FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri) dan YSNB (Yayasan Suluh Nuswantara Bakti), Selasa (19/9).

Serial FGD ini diadakan dalam rangka penyelenggaraan Simposium Nasional Kebudayaan bertema ‘Pembangunan Karakter Bangsa Untuk Melestarikan dan Mensejahterakan NKRI Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945’, pada November 2017.

Dalam FGD ini menghadirkan Gubernur NTB H. Muhammad Zainul Majdi, dan Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah, sebagai narasumber, dan Prof.DR. Safri Sairin dari UGM sebagai penanggap utama.

Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah, berpendapat, pemerintah daerah harus didorong untuk segera memanfaatkan UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan untuk memajukan daerah mereka.

“Karena kalau mau menyaingi negara-negara lain dari hal seperti teknologi, Indonesia harus diakui sangat jauh tertinggal. Karenanya, kearifan lokal harus dimanfaatkan maksimal,” tegasnya.

Ferdiansyah mengungkapkan, sebelum UU No. 5/2017 disahkan, perlindungan terhadap kearifan lokal sebenarnya telah tertera di beberapa UU seperti UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, oleh banyak kalangan belum cukup jadi pedoman pemajuan dan perlindungan budaya.

“Dengan UU ini diharapkan akan membaik dan bermanfaat lebih signifikan. Nantinya, PP sebagai aturan turunan dari UU tersebut juga segera dibentuk,” ujarnya.

Menurutnya, dengan semakin banyak payung hukum akan semakin banyak dukungan bagi setiap daerah dan unsur masyarakat untuk dapat memperjuangkan nilai-nilai kearifan lokal dan berbagai unsur budaya.

“Secara khusus UU tersebut telah menyampaikan beberapa hal untuk mendukung kearifan lokal. Terutama tentang penataan ruang, pemajuan kebudayaan, serta penetapan kawasan strategis dalam sudut kepentingan sosial budaya, lokal, dan nasional. Jadi harus dimanfaatkan,” tambahnya.

Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, mengatakan, sampai saat ini kita belum menemukan formula dan paradigma yang tepat dalam pembangunan budaya di Indonesia. Karenanya, melalui FGD ini diharapkan ditemukan formula dan paradigma yang tepat.

“Kita harus mencari cara yang sebaik-baiknya untuk mendayagunakan kebudayaan desa dan suku-suku bangsa untuk memperkuat semangat kebangsaan kita,” tegasnya.

Menurutnya, bagaimana menyegarkan pemahaman kita terhadap kemajemukan sosio kultural masyarakat, yang bisa kita lakukan dengan bantuan ilmu antropologi, atau lebih khusus lagi, ilmu antropologi politik.

Dengan bantuan ilmu antropologi politik ini kita akan dapat memahami identitas, aspirasi, serta kepentingan demikian banyak suku-suku bangsa kita yang tersebar luas di demikian banyak kepulauan.

Selain itu, bagaimana memperdalam pemahaman serta menjabarkan lebih lanjut Dasar dan Ideologi Negara kita ke dalam sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, serta sistem pertahanan keamanan sedemikian rupa.

“Sehingga seluruh rakyat kita yang beraneka ragam itu bukan hanya bisa hidup tentram, tetapi juga hidup sejahtera dalam lindungan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Namun, harus diingat jangan sekali-kali pernah melakukan pendekatan sentralisasi. Dalam arti menyamaratakan saja bentuk pelaksanaannya untuk seluruh Indonesia. Padahal, Dasar dan Ideologi Negara kita yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diangkat dari kemajemukan sosio kultural masyarakat kita.

“Adalah wajar, dalam penjabaranya juga disesuaikan secara asimetris dengan latar belakang sejarah dan kebudayaan masyarakat kita itu,” tegasnya.

Kelihatannya kita mampu mendayagunakan kearifan lokal untuk memperkuat semangat kebangsaan. Caranya dengan menjaga hubungan dinamis dari kebudayaan lokal yang demikian majemuk dengan Dasar dan Ideologi Negara yang bersemangat persatuan dan kesatuan.

“Dalam penyusunan tatanannya secara konkrit kita harus memperhitungkan aspek kesejahteraan serta aspek keamanan pertahanan sekaligus,” tutupnya. (tety)