Potensi Pengalihan Dana Bergulir di Lampung Rp39 Miliar

Rabu, 27 Sep 2017

IMG-20170927-WA0039

LAMPUNG (Pos Sore) — Dana bergulir yang disalurkan Kementerian Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung pada 2000-2007 mencapai Rp54,6 miliar. Dari dana ini yang telah dialihkan ke rekening Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) baru sebesar Rp15,6 miliar atau baru 26 persen.

“Jadi masih terdapat potensi pengalihan dana bergulir di Lampung sebesar Rp39 Miliar,” ungkap Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo, usai membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengalihan Dana Bergulir 2017 LPDB-KUMKM, di Provinsi Bandar Lampung, Rabu (27/9).

Turut hadir dalam rakor ini Sekretaris Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Halomoan Tamba, Direktur Keuangan LPDB-KUMKM Fitri Rinaldi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Satria Alam, serta Perwakilan Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Kementerian Koperasi dan UKM.

Ia juga mengungkapkan, pada bank pelaksana program masih banyak dana bergulir yang telah disetorkan oleh koperasi penerima program, namun belum dialihkan ke LPDB-KUMKM.

IMG-20170927-WA0042

“Dari jumlah dana yang bergulir itu, yang dialihkan ke rekening LPDB-KUMKM masih minim jumlahnya, padahal koperasi yang mendapatkan dana bergulir berkewajiban untuk mengembalikan,” kata Braman.

Itu sebabnya, rakor ini mengundang sekitar 100 peserta yang terdiri dari 12 Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, pengurus koperasi penerima dana bergulir, dan perbankan. Dari 40 koperasi yang diundang terdapat potensi dana yang dapat dialihkan ke LPDB-KUMKM sebesar Rp 3,4 miliar.

Pihak perbankan turut diundang karena selama ini koperasi hanya tahu pengembalian dana bergulir melalui bank. Nantinya, dalam rakor ini ada validasi data dengan koperasi penerima dana bergulir dan perbankan pelaksana program dalam rangka pengalihan dana bergulir ke rekening LPDB-KUMKM.

“Sudah saatnya menerapkan paradigma baru. Artinya berubah dari manajemen lama ke manajemen baru. LPDB akan mengajak 34 provinsi dan kepala dinas untuk menyukseskan peralihan dana ini.  Ada tiga kunci kesuksesan program ini yaitu sukses menyalurkan dana bergulir,  sukses memanfaatkan, dan sukses mengembalikan,” ujarnya.

Karenanya, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Deputi Pembiayaan, Deputi Restrukturisasi Usaha dengan LPDB-KUMKM, perbankan pelaksana program, dan dinas-dinas yang membidangi koperasi dan UKM.

Pengalihan dana bergulir ke rekening LPDB-KUMKM sejalan dengan PMK No. 99/PMK.05/2008 yang dikeluarkan Menteri Keuangan. Lalu setahun berikutnya disempurnakan dengan PMK No.218/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga. Dalam peraturan ini disebutkan dana bergulir yang disalurkan kepada koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM pengelolaannya dialihkan ke LPDB-KUMKM.

Mengapa dipilih Lampung, karena dibandingkan provinsi tetangga seperti Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung termasuk yang paling agresif dalam pengembalian dana bergulir. Sekedar informasi, penyaluran dana bergulir di Provinsi Lampung hingga kini telah mencapai Rp154,89 miliar dari total penyaluran dana bergulir ke seluruh Indonesia yang berjumlah Rp8,49 triliun. Pihaknya akan terus bersafari ke provinsi-provinsi lain untuk menggali lagi potensi-potensi pengembalian dana bergulir ke rekening LPDB-KUMKM.

“Jika koperasi sudah menyelesaikan kewajibannya dengan lunas 100 persen, maka bisa mengajukan kembali dana bergulir kepada LPDB-KUMKM. Memang ada alternatif lain untuk mengajukan pinjaman. Bisa ke bank atau ventura. Tapi LPDB-KUMKM memberikan dana bergulir dengan bunga sangat lunak hanya 7 persen. Ini bunga paling rendah di dunia. Kalau pinjam ke bank kan bunganya di atas 10 hingga 13 persen,” tandasnya. 

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Satria Alam, sangat mendukung program LPDB-KUMKM mengingat tingkat bunga sangat ringan dan terendah di dunia. Menurutnya, ini menunjukkan kepedulian pemerintah pusat kepada koperasi dan masyarakat kecil.

“Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota siap membantu memperlancar peralihan ini karena dana tersebut nantinya juga kembali ke koperasi dan UMKM,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Di Provinsi Lampung sendiri,  kata dia,  ada lembaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hanya saja, di BLUD pinjaman yang diberikan sekitar Rp5 juta sampai Rp50 juta saja. Sementara itu, di LPDB-KUMKM bisa lebih Rp 1 miliar.

LPDB-KUMKM, kata Braman, siap berkolaborasi menyalurkan dana bergulir ke BLUD. Dengan kolaborasi ini tidak akan mengganggu APBD lagi. “Ini sebagai bentuk reward terhadap BLUD. BLUD ini semacam LPDB-nya di daerah, kalau di pusat LPDB-KUMKM,” tutupnya. (tety)