Presiden: Penyalahgunaan Obat Ibarat Gunung Es

Selasa, 3 Okt 2017

JAKARTA (Pos Sore) – Presiden Joko Widodo menegaskan, masalah penyalahgunaan obat, obat ilegal, dan obat terlarang, tidak bisa dianggap enteng. Tidak bisa dianggap angin lalu.

“Ini seperti fenomena gunung es. Kasus PCC dan Pil Jin, mungkin puncak gunung es yang hanya nampak di permukaan, tapi di bawahnya tersimpan potensi masalah penyalahgunaan obat terlarang yang besar yang perlu mendapatkan perhatian kita semua,” kata Presiden Jokowi.

Ia menegaskan hal tersebut dalam acara Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, di Bumi Perkemahan Wisata Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (3/10).

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Menteri Kesahatan Nila F. Moeloek, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito.

Dengan adanya kejadian-kejadian tersebut, Presiden melihat semakin pentingnya peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melindungi warga, masyarakat, dan generasi muda dari penyalahgunaan obat terlarang.

Presiden mengingatkan, fungsi pengawasan bukan sekadar masalah administrasi, prosedur teknis, apalagi urusan bisnis. Melainkan menunjukkan hadirnya negara, dalam melindungi rakyat, dan menyelamatkan generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa Indonesia.

“Tugas melindungi rakyat dari penyalahgunaan obat tidak bisa hanya dibebankan semuanya pada Badan POM. Semua kementerian, lembaga non kementerian, dan pemerintah daerah, harus saling bekerja sama, dan bersinergi, sehingga pemberantasan penyalahgunaan obat ini betul-betul bisa berjalan efektif,” tandasnya.

Presiden menegaskan, sekat-sekat birokrasi harus dihilangkan. Jangan sampai urusan perlindungan nyawa generasi muda Indonesia dikalahkan hanya untuk urusan-urusan birokrasi dan prosedur.

“Jangan kita berkutat pada hal-hal seperti itu. Negara harus hadir dalam perlindungan pada segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden meminta masalah pengawasan peredaran obat ini betul-betul dijalankan dengan tegas, prosesnya juga harus cepat. “Pangkas aturan-aturan yang membuat lambat, yang berbelit-belit. Kita harus menghadapi ini dengan kecepatan,” pintanya. (*/tyas)