Radikalisasi Pancasila Kurangi Potensi ATHG dari Dalam Negeri

Sabtu, 7 Okt 2017

JAKARTA (Pos Sore) – Panitia Bersama Diskusi Panel Serial 2017-2018 kembali menyelenggarakan Diskusi Panel Serial (DPS) dengan tema ‘ATHG dari Dalam Negeri’.

Hadir sebagai narasumber dalam DPS Seri ke-6 ini, adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Prof. Dr. M. Kaelan, MS dan Yudi Latif, Ph.D dengan Prof. Dr. La Ode Kamaludin yang bertindak sebagai moderator DPS.

Hadir pula Ketua FKPPI sekaligus Ketua Aliansi Kebangsaan, dan Pembina YSNB Pontjo Sutowo, serta Ketua Panitia Bersama DPS Iman Sunario, dan

Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan dari Dalam Negeri sangat banyak. Seperti perang antar suku, korupsi, terorisme, pemberontakan, kemiskinan atau kesenjangan nasional, serta narkoba dan HIV/AIDS.

Untuk me-manage ATHG Dalam Negeri tersebut, perlu dilakukan pendekatan khusus agar tidak berkembang yang menyebabkan kerusakan sendi-sendi beregara, dan bahkan kehancuran negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie, di dunia ini, hubungan antara negara dan agama memiliki 4 pola. Pertama, hubungan antara negara dan agama yang saling menafikan, contohnya negara-negara Komunis.

Kedua, hubungan antara negara dan agama yang saling bermusuhan, seperti di negara Jerman atau negara-negara Eropa lainnya. Ketiga, hubungan antara negara dan agama yang bersahabat, contohnya negara Amerika Serikat. Keempat, hubungan antara negara dan agama yang bersaudara, seperti yang terjadi di Indonesia.

“Dan hubungan antara negara dan agama yang bersaudara, ternyata hanya ada di Indonesia. Indonesia, satu-satunya negara di dunia yang memiliki konstitusi yang sangat sarat akan relegi dan etika,” katanya.

Karena itu, sudah seyogyanya perundang-undangan yang dikembangkan tidak hanya berdasar pada hukum semata juga etika. Ini agar permasalahan ATHG dalam negeri dapat diselesaikan dengan lebih baik.

“Saat hanya mendasarkan pada hukum, yang terjadi hanya menang dan kalah, sehingga menumbuhkan ketidakpuasan yang dapat memicu bangkitnya ATHG dalam negeri. Karena itu sudah seyogyanya pendekatan yang ada lebih kini harus lebih mengedepankan pendekatan etika,” tandas Jimly.

Sementara itu, menurut Yudi Latif, untuk mengurangi berkembangnya ATHG dalam negeri, maka pemerintah perlu membuat Pancasila menjadi lebih operasional dalam kehidupan dan ketatanegaraan, sanggup memenuhi kebutuhan praktis atau pragmatis dan bersifat fungsional.

“Salah satunya dengan melalui cara meradikalisasi Pancasila. Radikalisasi Pancasila adalah mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial, dan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara,” terang Yudi Latif, yang juga Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Di tempat yang sama, Guru Besar Filsafat UGM M.Kaelan, menyatakan jika banyak peraturan perundangan yang ternyata dapat menyebabkan munculnya ATHG dalam negeri. Misalnya dihilangkannya kedaulatan rakyat dalam MPR, atau adanya lembaga tinggi negara seperti DPD yang merupakan lembaga yang tidak memiliki original power.

“Seharusnya segala potensi yang menyebabkan hadirnya ATHG dalam negeri yang lahir dari peraturan perundangan harus dicegah. Agar pelaksanaan kenegaraan kita dapat lebih terfokus”, kata Kaelan. (tety)