Penyidikan Kasus UYM Dihentikan, Pengacara Korban Belum Terima SP3

Senin, 16 Okt 2017

JAKARTA (Pos Sore) — Lazimnya, suatu kasus jika dihentikan penyidikannya maka akan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Inilah yang menjadi pertanyaan besar Rachmat K Siregar SH.

Kuasa hukum pihak pelapor atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan Ustadz Yusuf Mansur (UYM) ini hanya menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Ya, proses penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan terlapor UYM itu dihentikan penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Kepala Subdit Harda Bangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur AKBP Yudhistira, yang menyampaikan hal tersebut pada media, Minggu (30/9).

“Setelah gelar perkara untuk perkara dengan pelapor Bakuama dan terlapor Ustaz Yusuf Mansur, hasil keputusannya adalah tidak cukup bukti. Sehingga, kita mengambil keputusan untuk dapat dihentikan penyidikannya,” ujar Yudhistira.

Seperti diberitakan, penyidik sudah melakukan gelar perkara hingga sebanyak tiga kali. Gelar perkara yang terakhir kalinya pada Kamis (28/9/2017), dan memutuskan kasus dugaan penipuan dan penggelapan ini di-SP3.

Yudhistira juga menegaskan alasan dikeluarkanya SP3 tersebut. “Tidak ada kesulitan. Setelah kita teliti, ini adalah error in personal. Tidak ada hubungan antara pelapor dengan terlapor Ustaz Yusuf Mansur. Karena tidak cukup bukti, artinya kita SP3, kita hentikan penyidikannya,” tandasnya.

Pernyatan Yudhistira itu membingungkan pengacara pelapor Rachmat K Siregar SH yang hingga hari ini belum menerima Surat Perintah Pengehentian Penyidikan (SP3). “Sampai hari ini kami baru menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP),” ujar Rachmat K Siregar.

Biasanya menurut Rachmat K Siregar, jika suatu kasus dihentikan penyidikannya, pihak pelapor akan mendapatkan surat SP3 nya. Namun pihaknya tidak menerima SP3 yang dimaksud Polda Jawa Timur sebagaimana yang terpublis selama ini.

“Kalau memang sudah ada SP3, seharusnya itu merupakan hak kami sebagai pelapor, jika kemudian laporan kami dinyatakan oleh penyidik dihentikan,” tanya Rachmat K Siregar.

Tentang SP3, semua jelas disebut dalam Peraturan Kapolri No. 14 thn 2012 pasal 76 ayat 3 yang menyatakan bahwa, dalam hal dihentikan penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada pelapor, JPU, tersangka atau penasihat hukumnya.

“Atau kami tidak mengerti, barangkali Peraturan Kapolri di atas sudah diubah atau diganti. Tapi kami yakin sebagai pelapor kami seharusnya menerima SP3 yg sebenarnya bukan SP2HP sebagai surat yang kami terima,” tandas Rachmat K Siregar.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya UYM dilaporkan ke Polda Jatim oleh jamaahnya melalui kuasa pelapor, Darso Arief Bakuama, pada Kamis (15/6/2017) dengan tanda bukti lapor nomor LP/742/VI/2017/UM/SPKT Polda Jatim, tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Dalam kasus dugaan investasi pembangunan Kondotel Moya Vidi yang dianggap bodong itu, polisi sudah memeriksa 16 saksi, mulai dari saksi pelapor, saksi terlapor hingga saksi ahli. Penyidik juga sudah mengecek ke lokasi pembangunan kondotel tersebut.

Untuk mengungkap kasus ini penyidik sudah melakukan gelar perkara sebanyak tiga kali, terakhir dilakukan pada Kamis (28/9/2017) sampai keluar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) bernomor B/1590/SP2HP/4/IX/2017/Ditreskrimum yang ditandatangani Kombes Agung Yudhawibowo S.I.K.

Surat itu, tegas Rachmat, bukan SP3 seperti yang dinyatakan Kepala Subdit Harda Bangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur AKBP Yudhistira kepada media. (tety)