Potensi Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Cabai

Kamis, 19 Okt 2017

IMG_20171018_133508

JAKARTA (Pos Sore) — PT Indofood Sukses Makmur Tbk melalui Program Indofood Riset Nugraha (IRN) menyelenggarakan Simposium Nasional 2017 dan Bedah Buku Cabai: Potensi Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh komoditas cabai, hasil pertanian yang unik. Cabai meski dikonsumsi dalam jumlah kecil (mikro) tetapi pergolakan harga cabai mampu mempengaruhi angka inflasi dalam negeri.

Bank Indonesia pada 2016, misalnya, menyatakab harga cabai menjadi salah satu sumber utama permasalahan inflasi. Sejak awal 2016, harga cabai telah berkontribusi 16,1 persen dari komponen inflasi.

Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang, mengatakan, sebagai perusahaan makanan yang memiliki visi sebagai Total Food Solutions Company India memberikan kontribusi pada persoalan pangan nasional.

“Simposium ini dimaksudkan untuk dapat menyusun rekomendasi yang tepat sasaran dan konkrit untuk dapat keluar dari permasalahan harga cabai,” kata di sela kegiatan yang dihadiri oleh akademisi, pengusaha, serta beberapa institusi terkait lainnya, di Jakarta, Rabu (18/10).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti, menyebutkan harga cabai dalam 5 tahun terakhir terus meningkat. Saat ini, rata-rata harga cabai merah besar stabil di kisaran Rp 42.950 per kilogram, sementara harga rawit merah stabil di Rp 33.480 per kilogram.

“Harga cabai rawit merah besar dan rawit merah turun 8%-16%. Sedangkan, harga cabai merah keriting naik 6% dibanding bulan lalu,” tutur Tjahya yang menjadi pembicara dalam kegiatan ini.

Menurutnya, produksi cabai nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan. Namun, pola produksi masih fluktuatif. Inilah yang memicu fluktuasi harga. Di bulan tertentu produksi berlebih, sedangkan di bulan lain kekurangan.

“Padahal, kelebihan cabai tak bisa dioper ke tahun berikutnya mengingat ketahanan yang singkat,” tandasnya.

Bustanul Arifin, pengamat ekonomi Pertanian menyebutkan sebenarnya pasokan cabai dalam negeri boleh dikatakan berlebih. Dengan jumlah produk nasional mencapai 1,8 juta ton per tahun, ternyata kebutuhan cabai total hanya 1,3 juta ton.

“Artinya semua kebutuhan cabai dalam negeri sebenarnya bisa dipenuhi. Hanya yang menjadi permasalahan terletak pada kontinuitas pasokan. Cabai juga tergolong komoditas pertanian yang mudah busuk dan memiliki umur pendek,” kata Bustanul Arifin, yang juga menjadi nara sumber dalam simposiun dan bedah buku itu.

“Karena mudah busuk dan banyak ditemukan di Jawa, pasokan cabai menjadi sulit dijaga, yang berakibat pada saat-saat tertentu harganya melonjak mahal,” lanjutnya.

Ketua Pakar Indofood Riset Nugraha (IRN), Prof Dr FG Winarno, juga berpandangan sama. Pasokan cabai segar sering tidak sesuai dengan permintaan masyarakat, sehingga fluktuasi harga tak bisa dihindari.

Fluktuasi suplai cabai itu sendiri dipengaruhi beberapa faktor di antaranya musim hujan dan juga masalah penyakit tanaman. Pada saat pasokan cabai berkurang, maka dengan sendirinya harga akan naik. Sebaliknya pada saat pasokan melimpah, harga cabai turun dan itu tidak menguntungkan bagi petani.

Menurut Winarno dengan sifatnya yang mudah busuk dan rusak, sesungguhnya dibutuhkan penanganan cabai pasca panen yang lebih tepat. Inovasi untuk membuat pasokan cabai bisa terjaga dalam bentuk cabai olahan, bisa menjadi solusi selama Indonesia belum memiliki kebun cabai berskala besar yang mampu menjamin stok cabai nasional.

Terkait hal ini, Franciscus Welirang, mengatakan cabai olahan sebenarnya bisa menjadi solusi untuk menjaga pasokan cabai nasional tetap aman. Sayangnya, cabai yang sudah melalui proses penerapan teknologi pascapanen terkena kewajiban pajak pertambahan nilai (PPN).

“Kalau mengolah cabai menggunakan mesin kemudian dikenakan PPN, siapa mau. Padahal maksud mengolah cabai pakai mesin bukan untuk meningkatkan nilai tambah cabai,  tetapi memberikan solusi untuk mengawetkan produk cabai, dalam arti memperpanjang usia penggunaan cabai. Tetapi mengapa harus kena pajak,” kata Franciscus.

Sepanjang pemerintah masih mengategorikan cabai olahan sebagai produk yang harus dikenakan PPn, tentu tidak ada industri yang mau direpotkan dengan persoalan cabai. Industri pada akhirnya akan membiarkan masalah cabai kembali ditangani secara konvensional. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015