Sidang Pemalsuan Buku Nikah Mantan Kaden PJR Ditlantas Polri Ditunda

Jumat, 20 Okt 2017

JAKARTA (Pos Sore) – Melpa Tambunan, istri almarhum Kombes Pol (Purn) Agus Maulana Kasiman‎ (mantan Kaden PJR Ditlantas Polri), amat kecewa begitu mengetahui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda pelaksanaan sidang perdana kasus pemalsuan buku nikah dan ‎penggelapan harta orang lain yang melibatkan Sarah Susanti sebagai terdakwa.

Sidang tersebut rencananya digelar pada Kamis (19/10), namun terdakwa Sarah Susanti tidak hadir. Persidangan yang dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB hingga malam menjelang tak juga dimulai.

Melpa sendiri ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga petang hari untuk memastikan pelaksanaan sidang tersebut. Ia berharap persidangan kasus ini segera dilanjutkan dan segera berakhir.

IMG_20171020_155448

“Seharusnya terdakwa hadir. Karena persidangan ini kesempatan bagi dia untuk membela diri,” kata Melpa saat dikonfirmasi. Wajahnya terlihat begitu kecewa.

Melpa menilai ada yang janggal dengan penundaan ini. Ia juga kecewa terhadap jaksa Yan Ervina. Sebagai jaksa seharusnya membela atau melindungi dirinya. Jangan karena sudah tahu terdakwa tidak hadir, lalu jaksa tidak hadir di persidangan.

“Saya sebagai korban juga berhak tahu apa yang terjadi. Seharusnya tadi jaksa memberi tahu saya sebelum meninggalkan Pengadilan. Terdakwa sekarang masih tinggal di rumah dinas yang bukan haknya beserta aset peninggalan almarhum. Sebagian aset itu sudah dijualnya. Sementara saya dan anak saya tinggal di rumah pribadi,” tukasnya.

Penundaan sidang ini juga diperkuat oleh panitera pengganti Matius B Sitorus SH, dengan alasan terdakwa Sarah Susianti tidak hadir di persidangan. Jaksa juga tidak hadir.

“Tadi sudah ditunggu di ruang sidang, tapi tidak hadir. Apa yang akan disidang kalau mereka tidak hadir. Karena itu, sidang ditunda. Jadwalnya satu Minggu biasanya. Kita lihat saja nanti bagaimana. Sekarang kita ikuti agenda persidangan seperti itu,” katanya saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (19/10) petang.

Sidang perdana dengan nomor perkara 1056/pin.b/2017/pn.jkt.sel itu dijadwalkan dipimpin hakim Irwan SH MH didampingi hakim R Iswahyudi Widodo SH MH dan hakim Achmad Guntur SH MH. Jaksa Penuntut Umum Yan Ervina tidak nampak di persidangan ketika sidang akan dibuka majelis hakim. Namun Yan Ervina sudah mengisi absensi kehadiran persidangan itu.

Sebelumnya kasus ini mendapat putusan Praperadilan dari Hakim PN Jakarta Selatan untuk dilanjutkan perkaranya. Sebelumnya juga sempat di SP3-kan oleh mantan Dirkrimum Polda Metro Jaya‎ Khrisna Murti beberapa waktu lalu.

Terdakwa Sarah Susanti saat ini berstatus tahanan kota. Jika pekan depan dia tidak hadir lagi di persidangan, kemungkinan bisa masuk rumah tahanan atau di penjara jika hakim memutuskan status ‘penentuan rutan’.

Seperti diberitakan sebelumnya, hakim tunggal sidang praperadilan SP3 kasus pencurian, penggelapan dan pemalsuan Akta Nikah, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suyadi SH pada 2016 lalu akhirnya memutuskan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus Pencurian, Penggelapan dan Pemalsuan tersebut, adalah tidak sah.

“Maka Surat perintah penghentian penyidikan tidak sah”, kata Suyadi dalam sidang pembacaan putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (6/12). “Maka konsekuensinya, surat ketetapan ditreskrimum tentang SP3 juga tidak sah,” lanjut Suyadi.

Dengan putusan ini, maka Pengadilan juga memerintahkan kepada aparat penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk melanjutkan penyidikan. “Maka sudah seharusnya diperintahkan kepada termohon untuk melanjutkan penyidikan polisi”, tambah Suyadi.

Untuk diketahui, sidang praperadilan ini berawal dari diterbitkannya SP3 oleh Direskrimum Polda Metro Jaya (saat itu dijabat Krishna Murti) terhadap kasus Pencurian, Penggelapan dan Pemalsuan Akta Nikah yang melibatkan seorang wanita bernama Sarah Susanti.

Sarah diduga melakukan pemalsuan Akta Nikah untuk mengaku-ngaku sebagai istri dari Kombes Pol. (alm) Agus Maulana Kasiman. Sarah juga melakukan pemalsuan Kartu Keluarga. Modus ini dipergunakan Sarah untuk menguasai rumah dinas dan menjual aset milik (alm.) Agus. Atas perbuatan dan pengakuan Sarah ini, Melpa melaporkannya ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

Dalam perjalanan kasusnya, akhirnya diketahui Akta Nikah Sarah dengan Agus adalah palsu. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Kepala KUA Serang Baru Bekasi, Asep Muhtar, yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan Akta Nikah atas nama tersebut. Sedangkan untuk KK yang nama Agus tercatat sebagai kepala keluarga dengan Sarah sebagai istri, juga diketahui merupakan KK palsu.

Adapun terhadap asset milik (alm.) Agus yang telah dijual oleh Sarah secara tidak sah, setelah dilakukan pembandingan terhadap tandatangan yang tertera, ternyata terbukti non identik. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015