Perkawinan Anak di Indonesia Tertinggi Kedua di Asean

Kamis, 2 Nov 2017

IMG_20171102_223347

JAKARTA (Pos Sore ) — Masih tingginya perkawinan anak di Indonesia, membuat miris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Yohana Susana Yembise. Berdasarkan data, 1 dari 6 atau 17% anak perempuan menikah pada usia anak. Yaitu sebelum dia mencapai 18 tahun.

Angka ini terlihat rendah, tapi sebenarnya dari sisi jumlah, Indonesia adalah negara ke-7 untuk perkawinan usia anak. Setiap tahunnya ada 340 ribu anak perempuan yang menikah sebelum ulang tahun mereka yang ke-18.

“Setelah saya bertemu dengan menteri agama, besok (Jumat, 3 November 2017) saya memulai Gerakan Nasional Stop Perkawinan Anak. Menteri Agama siap back up saya. Selain itu, sebanyak 500 ustazah juga ikut mendukung dan ikut mendesak stop perkawinan anak,” kata Yohana Yembise, saat diskusi dengan media, di Jakarta, Kamis (2/11).

Menurutnya, masalah perkawinan anak adalah persoalan krusial. Terlebih isu anak-anak dan perempuan saat ini menjadi isu global dan menjadi perhatian Persatuan Bangsa-Bangsa. Saat ini prioritas utama negara-negara maju adalah menjaga dan menyelamatkan anak-anak dan perempuan.

“Untuk itu, Indonesia harus punya konsep untuk menyelamatkan dan menjaga perempuan dan anak perempuan. Kita harus menjaga bahwa anak usia 0-18 tahun. Di usia tersebut mereka harus sekolah dan bermain,” ujarnya.

Yohana mengaku sedang memikirkan untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang undang (Perppu) guna mendukung gerakan stop perkawinan anak. Pihaknya juga sudah meminta sejumlah perguruan tinggi untuk membuat kajian dalam rangka Gerakan Stop Perkawinan Anak ini.

“Semua ini kami lakukan dalam rangka mencapai target pemerintah dalam suistainable development goals (SDGs) tahun 2015-2030 dalam tujuan kelima pada butir 5.3 yaitu menghapuskan segala praktek yang membahayakan seperti perkawinan anak, dini, dan paksa,” jelasnya.

Sekretaris Menteri PP dan PA Dr. Pribudiarta Sitepu, mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan kajian dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait analisis data perkawainan anak di Indonesia.

“Hasilnya ternyata kondisi kota dan desa turut berpengaruh dalam kasus perkawinan anak. Selain itu, sangat terkait dengan tingkat kemiskinan penduduk. Namun perkawinan usia anak juga masih terjadi di daerah perkotaan dan golongan masyarakat terkaya,” paparnya.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PP dan PA Lenny Nurharyanti Rosalin mengatakan, target jangka panjang dalam Gerakan Stop Perkawinan Anak ini adalah merevisi UU No 1/1974 tentang Perkawinan.

“Kementerian PP dan PA bergerak bersama dengan jejaring lembaga swadaya manusia (LSM) yang peduli masalah anak. Kami merasa dalam jangka panjang perlu payung hukum untuk melindungi anak-anak dari perkawinan dini,” kata Lenny.

Berdasarkan hasil sharing dan kajian bersama disepakati bahwa hanya beberapa hal yang perlu direvisi dari UU No 1/1974. Salah satunya, menaikkan usia anak yang bisa menikah dari sebelumnya 16 tahun menjadi 18 tahun. “Meskipun sebenarnya usia yang ideal bagi seorang untuk menikah adalah usia 21 tahun.

Selain itu, pasal yang mengatur tentang dispensasi usia perkawinan selayaknya dihapus. “Sebab kalau pasal dispensasi ini masih ada maka percuma saja kalau ada batasan usia,” tuturnya.

Bagaimana pun untuk mewujudkan generasi emas yang berkualitas 2045, perlu dukungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media untuk melakukan pencegahan perkawinan anak.

“Karena ternyata Indonesia adalah tertinggi kedua di Asean setelah Kamboja untuk perkawinan anak. Perkawinan anak ini melanggar hak anak. Hak untuk bermain, hak untuk tidak bekerja, dan hak-hak lainnya,” ungkapnya. (tety)