19.2 C
New York
04/06/2020
Aktual Ekonomi

Jangan Dikte Pemerintah Soal Upah

SEMARANG (Pos Sore) — Pemerintah tidak bisa didikte oleh segelintir orang yang menolak skema pengupahan baru sebab PP 78 tahun 2015 sudah sangat ideal dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja, pengusaha dan generasi muda yang belum bekerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri, Sabtu (11/11) usai melantik pengurus Keluarga Alumni Perikanan Universitas Diponegoro (Kerapu) menegaskan hal itu sembari menambahkan dalam PP 78 pekerja diuntungkan karena upah dipastikan naik setiap tahun. Pengusaha juga bisa memprediksi kenaikan upah sehingga tidak menimbulkan goncangan dan membantu merancang keuangan.

Sedangkan bagi calon pekerja juga memiliki kesempatan bekerja karena jika kenaikan upah bisa diprediksi dan rasional maka perusahaan berkembang dan pada akhirnya bisa merekrut pekerja baru.

Diprediksikan tahun depan upah minimum naik 8,71 persen dipicu situasi ekonomi dunia yang penuh tantangan seperti saat ini, angka kenaikan tersebut dinilai Hanif patut disyukuri.

Pada sisi lain, jika upah digenjot semakin tinggi, dikhawatirkan banyak perusahaan bangkrut dan menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. (hasyim)

Related posts

Menristekdikti Targetkan Tiga PTN Masuk Ranking Dunia

Tety Polmasari

Menkop: Reformasi Total Koperasi Suatu Keharusan

Tety Polmasari

Sambut Tahun Baru 2020, Fortune Tunjuk 10 Duta Ibu CerMat

Tety Polmasari

Leave a Comment