18.4 C
New York
21/04/2021
Aktual

BMKG: Peringatan Dini Tsunami di Palu Diakhiri Sesuai SOP, Bukan Dicabut

JAKARTA (Pos Sore) — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjadi pihak yang paling disalahkan atas kejadian gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Banyak yang menyalahkan BMKG mengapa peringatan dini tsunami yang sudah direlay dicabut sehingga banyak menimbulkan korban jiwa. BMKG pun dianggap gagal menjalankan fungsinya.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, jelas membantah anggapan tersebut. Pihaknya sudah bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan. Karenanya, alam memberikan informasi dan peringatan dini pada gempa dan tsunami di Sulteng tidak ada human eror dan instrument error.

“Jadi, apa yang kami lakukan sudah tepat. Yakni, mengeluarkan peringatan dini pada menit ke-5 setelah gempa,” katanya di sela Asia/Oceania Meteorological Satellite User’s Conference ke 9 (AOMSUC-9) di Jakarta, Senin (9/10).

Dia menjelaskan, jika melihat data pasang surut laut Pantoloan di Teluk Palu, menunjukkan tsunami terbesar di teluk sudah lewat saat pihaknya mengakhiri peringatan dini tsunami. Jadi, sebenarnya tidak ada masalah dalam operasional peringatan dini yang dilakukannya.

Tidak ada yang gagal atau kecolongan dalam pelayanan peringatan dini tsunami. Kami bisa disebut gagal atau kecolongan bila terjadi tsunami, tetapi tidak memberikan peringatan dini sebelumnya.

“Kami juga tidak mencabut, karena peringatan dini itu berbasis komputer modern. Saat pemberitahuan berjarak 3- 5 menit setelah gempa, lalu tsunami datang,” ujarnya.

Kalau dikatakan mencabut, persepsinya berarti peringatan dini tsunami yang sudah diinfokan tersebut salah. Karena salah, makanya dicabut. Sementara fakta sesungguhnya, peringatan dini tsunami itu diakhiri bukan dicabut.

Meskipun sistem teknolgi yang dimilikinya sudah bekerja dengan baik, lanjutnya, subsistem yang menghubungkan ke masyarakat tampaknya masih banyak masalah.

Dalam kasus tsunami Palu, peringatan dini telah dikirim melalui berbagai sarana diseminasi, namun ternyata SMS peringatan dini tidak sampai ke masyarakat Palu dan Donggala.

“Menurut laporan, penyedia layanan SMS mengalami gangguan akibat gempa kuat. Selain itu, dengan status ancaman tsunami “Siaga”, maka estimasi tinggi tsunami berkisar antara 0,5 – 3,0 meter. Mestinya sirine di Teluk Palu dibunyikan oleh pemerintah daerah sebagai perintah evakuasi, tetapi sirine tidak berbunyi.
Ternyata peralatan penerima warning WRS milik kami di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu juga terganggu akibat gempa,” paparnya.

Dia mengungkapkan, fungsi peringatan dini tsunami di kawasan pesisir yang sumber gempanya dekat pantai, juga kurang bekerja efektif. Untuk itu, tidak ada pilihan lain bagi masyarakat, yaitu menerapkan evakuasi mandiri dengan menjadikan gempa kuat sebagai peringatan dini tsunami.

“Karena, di Indonesia banyak daerah yang rawan tsunami cepat. Karena itu, masyarakat yang tinggal di dekat pantai, penting melakukan evakuasi mandiri sebagai peringatan dini saat gempa terjadi. Apalagi, sumber gempanya cukup dekat. Begitu terjadi gempa kuat, segera menjauh dari pantai,” ucap Dwi.

Dia mengakui, banyaknya korban jiwa akibat bencana gempa dan tsunami di Indonesia, lantaran alat pendeteksi bencana di Indonesia masih kurang. Untuk wilayah seluas Indonesia, seribu alat pendeteksi bencana saja masih kurang. Saat ini, pihaknya baru memiliki 175 alat pendeteksi. Akhir tahun ini ditargetkan menjadi 200 alat pendeteksi.

“Selain kurangnya alat pendeteksi bencana, untuk memasang alat itu harus berjuang keras. Karena diperlukan sebuah lahan. Untuk mendapat lahan juga perlu perjuangan. Apalagi, hingga saat ini belum ada kesadaran masyarakat untuk menjaga alat tersebut,” imbuhnya.

Dia mengatakan, Indonesia sering mendapat gempa karena berada di lempeng dan tumbukan. Namun, mitigasi dan kesadaran akan gempa masih minim. Apalagi, selama ini memang masih ada masalah mendasar yang belum selesai, antara warning yang dikeluarkan pihaknya dan respon pemerintah daerah belum terhubung dengan baik

“Pemerintah daerah harus memiliki SOP pengambilan keputusan untuk merespon status ancaman tsunami. Juga terus memberikan edukasi mitigasi ke masyarakat. Jika semua masalah ini terselesaikan, maka akan membantu kami menyelamatkan masyarakat. Supaya tidak jatuh korban lagi saat terjadi tsunami,” tegasnya. (tety)

Related posts

Menteri Koperasi UKM Ajak UKM Terapkan Prosedur Pencegahan Penyebaran Covid-19

Tety Polmasari

Ijin 34 Perusahaan TKI Terancam Dicabut

Tety Polmasari

917 Anggota Polda Metro Jaya Naik Pangkat

Tety Polmasari

Leave a Comment