Waspada Penipuan Berkedok Koperasi

JAKARTA (Pos Sore) — Masyarakat diminta untuk selalu mewaspadai maraknya penipuan investasi berkedok koperasi di era digital seperti saat ini. Di era ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dalam acara Forum Diskusi Wartawan bertema ‘Waspada Penipuan Berkedok Koperasi’, di Jakarta, Selasa (4/12), Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno, mengatakan, pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Salah satunya dengan mengeluarkan 10 aturan yang dijadikan sebagai landasan pengawasan koperasi di Indonesia. Selain telah membentuk Satgas Pengawas Koperasi di tingkat daerah. Secara aturan hukum sudah lengkap,” kata Suparno.

Suparno pun mewanti-wanti masyarakat yang merasa dirugikan dengan praktek penipuan koperasi bodong, untuk segera melapor ke pihak berwajib atau kepolisian. Kalau tidak melapor, pihaknya tidak akan tahu ada penipuan.

“Biasanya, kita tahu itu semua juga dari media massa. Karena, inti dari pengawasan ini adalah perlindungan terhadap masyarakat dan gerakan koperasi di Indonesia, dari praktek penipuan investasi berkedok koperasi,” kata Suparno.

Suparno melanjutkan, pengelola koperasi sudah disyaratkan untuk memiliki kompetensi dan sertifikasi dalam melakukan kegiatan usahanya. Ada sanksi administrasi dari sisi koperasinya, bisa hingga dicabut ijin usaha.

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam Lumban Tobing mengungkapkan, maraknya investasi bodong berkedok koperasi tak lepas dari kesalahan masyarakat sendiri yang mudah tergiur dengan penawaran produk investasi berbunga tinggi. 

“Mereka ingin cepat kaya, sehingga tak lagi menggunakan logika yang sehat untuk menilai suatu produk investasi berbunga tinggi. Jadi, masalahnya ada di masyarakat yang begitu mudah tergiur. Intinya, mereka serakah,” katanya.

Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap koperasi masih rendah. Mereka belum bisa membedakan mana koperasi yang benar-benar koperasi, mana koperasi bodong yang abal-abal.

Meski demikian, OJK memaklumi masyarakat yang tertipu praktik koperasi bodong tersebut. Ini karena banyak koperasi bodong yang melibatkan tokoh agama, kepala daerah, hingga artis, dalam memasarkan produk investasinya. 

“Foto para tokoh itu dipajang di kantor mereka untuk mengelabui masyarakat. Padahal, saya jamin, para tokoh itu tidak tahu-menahu nama mereka dipakai koperasi bodong sebagai gimmick marketing untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa batas. Banyak kasus seperti itu,” urainya.

Tongam juga mengakui, banyak yang berpraktek KSP namun tidak memiliki ijin pendirian KSP. Solusinya, harus ada pengawasan periodik, persyaratan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala, dan perlu dilakukan inovasi untuk mengikuti perkembangan era digital.

“Kita harus menyadari, pelaku lebih canggih dari aturan yang ada. Karena itu, pemerintah perlu tindakan preventif,” tandasnya. (tety)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!