“Era Digital, Memaksa Kita Harus Implementasi dan Inovasi TI TELCO”

JAKARTA (Pos Sore) — Dinamika baru di era digital, memaksa kita untuk terus melakukan implementasi dan inovasi TI TELCO. Internet of Thing (IoT), Big data, Blockchain, Cloud computing, Artificial Intelligence (AI), Digital smart concept, Financial technology (fintech) serta beberapa tren baru lainnya, terus berkembang.

“Never ending to improvement & innovation menjadi kunci penting agar bisa terus eksis dan berdaya saing tinggi di era pasar global, baik bagi pelaku bisnis dan instansi pemerintahan seperti kementerian dan lembaga, serta pemerintahan provinsi, kota, dan kabupaten,” jelas M Lutfi Handayani, MM, MBA, Pemimpin Redaksi Majalah It Works, di sela acara TOP IT & TELCO 2018 yang diadakan Majalah It Works, Kamis (6/12), di Jakarta. 

Terkait dinamika tersebut, jelasnya, pemerintah telah menunjukkan komitmen IT yang tinggi. Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), telah ditetapkan pada 2 Oktober 2018.

Perpres SPBE tersebut telah menjadi angin segar tentang tingginya komitmen pengelolaan pemerintah berbasis IT, untuk mewujudkan proses kerja pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Komitmen tersebut makin jelas, ketika Presiden Jokowi juga mendorong pelaku bisnis untuk masuk ke era Industri 4.0 (atau dikenal Four point O Industry). Pemerintah RI telah mencanangkan ‘Making Indonesia 4.0’ sebagai roadmap (peta jalan utama) menuju era Industri 4.0 yang sarat dengan penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi IoT (Internet of thing).

Diakui Lutfi, bagi pelaku bisnis, penggunaan solusi digital IT TELCO, sudah menjadi salah satu kebutuhan utama. Jika tidak ingin terlibat di era digital yang disruptive, maka penggunaan solusi TI TELCO berbasis digital, mutlak diperlukan.

Sementara itu, Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin MSc. MEng., Ketua Dewan Juri TOP IT & TELCO 2018 menyampaikan beberapa temuan penting. Pertama selain fokus pada pengembangan aplikasi dan solusi TI TELCO, manajemen perusahaan dan instansi pemerintahan juga harus membangun IT Culture, agar pemanfaatan solusi IT TELCO-nya menjadi maksimal.

Kedua, IT Security, masih belum menjadi prioritas sebagian peserta. Serangan terhadap keamanan sistem IT harus diwaspadai. Aktivitas operasional kita jangan sampai terganggu atau bahkan berhenti, hanya karena sistema keamanan IT kita masih lemah.

Karena itu, dewan juri merekomendasikan penggunaan Blockchain dalam pengembangan solusi digital ke depan. Blockchain dirancang agar aman (secure by design) dan contoh sistem komputasi terdistribusi dengan Byzantine Fault Tolerance (BFT) yang tinggi sebagai smart contacts.

Konsensus terdesentralisasi dapat dicapai dengan blockchain yang membuat teknologi ini cocok untuk merekam peristiwa, catatan medis, catatan transaksi keuangan digital, dan aktivitas pengelolaan record lainnya. Seperti manajemen identitas, pemrosesan transaksi keuangan, dokumentasi barang bukti, pelacakan (tracking system), hingga aplikasi system kepemerintahan seperti pemungutan suara (voting) yang membutuhkan sistem keamanan tinggi.

Ketiga, pentingnya singkronisasi dan integrasi aplikasi yang didevelop oleh Pemerintahan Pusat, yang digunakan/ diinput oleh instansi daerah. Ada sekitar 45 aplikasi dari beberapa kementerian dan lembaga di pusat, yang harus digunakan dan diinput datanya oleh instansi di daerah.

“Begitu data sudah ditarik ke pusat, maka ketika Pemda memerlukan data yang sama, mereka harus melakukan input data ulang,” kata Laode.

Selain menjadi tidak efisien karena harus melakukan input data dua kali, data yang dihasilkan pun seringkali berbeda. Jadi tidak heran, jika data masing-masing instansi di negeri ini, seringkali berbeda. Karena itu, perlu ada Goverment Platform untuk aplikasi-aplikasi layanan publik. (tety)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!