Edukasi Pemenuhan Gizi pada 1000 HPK: Menuju Zero Gizi Buruk dan Stunting 2045

JAKARTA (Pos Sore) — Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (KOPMAS) yang peduli terhadap kesehatan anak mengemukakan temuannya tentang anak-anak kurang gizi di Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten.

Temuan tersebut dipaparkan dalam diskusi publik Menuju Zero Gizi Buruk dan Stunting 2045, Selasa (29/1) di LBH Jakarta. Diskusi ini untuk memperingati Hari Gizi Nasional 25 Januari 2019.

Hadir dalam kesempatan ini Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Doddy Izwardy, dan aktivis KOPMAS Yuli Supriaty. Sementara Dede Macan Yusuf Efendi, Ketua Komisi IX DPR RI turut berdiskusi melalui video call.

Ketua KOPMAS, Arif Hidayat mengatakan, meskipun berdasarkan Riskesdas 2018 menunjukkan adanya perbaikan status gizi pada balita di Indonesia, namun ancaman gizi buruk dan stunting akan terus menghantui anak-anak di Indonesia.

Hal itu berakar dari minimnya edukasi masyarakat mengenai 1.000 HPK dan tumbuh kembang anak. Dari hasil pemantauan di beberapa wilayah, ada sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Yaitu akses kesehatan yang sulit dijangkau, belum memiliki atau terkendala BPJS. Kondisi ini membuat pengetahuan masyarakat tentang gizi dan tumbuh kembang anak sangat minim.

“Kami masih menemukan bayi dan balita yang mengkonsumsi susu kental manis bahkan minuman ringan rasa kopi susu, karena orang tua beranggapan minuman tersebut adalah susu yang dapat mencukupi gizi anak,” jelas Arif.

Lebih lanjut, Arif mengatakan perlu adanya sinergi baik pemerintah dan swasta maupun lembaga-lembaga non pemerintah atau LSM. Karena itu, KOPMAS hadir mengajak serta membantu pemerintah untuk bersama-sama dalam upaya mengurangi gizi buruk, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya generasi muda.

Melalui ini, KOPMAS menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah, Kemkes & BPOM yang telah mengeluarkan PerBPOM NO 31 Th 2018 tentang Label Pangan Olahan yang diharapkan dapat menjadi langkah awal perbaikan gizi masyarakat dimasa mendatang.

Meski demikian, langkah ini tak berhenti dengan penerbitan regulasi, namun juga harus berlanjut pada edukasi kepada masyarakat dan produsen makanan dan minuman, pengawasan serta penindakan yang tegas apabila ada pelanggaran. Untuk inilah dibutuhkan sinergi antara masyarakat, LSM/ NGO dan pemerintah, papar Arif.

Terkait aturan tentang Label Pangan Olahan tersebut, Direktur Registrasi Pangan Olahan BPOM Anisyah menegaskan BPOM segera mensosialisasikan, terutama kepada produsen.

“Meski grace periodenya ditetapkan 30 bulan, tapi kita akan dorong pengusaha agar melakukan penyesuaian secepatnya, termasuk mengenai produk SKM. Kita sudah mapping dan memang ditemukan lebih banyak produk kriemer yang beredar dibanding susu kental manis,” jelas Anisyah.

Temuan KOPMAS
Salah satu lingkup kerja KOPMAS adalah menerima pengaduan dari masyarakat akan adanya persoalan kesehatan anak, terutama gizi buruk. Berdasarkan pengaduan yang diterima KOPMAS pada periode Nov – Desember 2018, KOPMAS melakukan peninjauan langsung ke sejumlah keluarga di Jawa Barat dan Banten.

Sebanyak 12 keluarga di Jawa Barat dan 1 keluarga di Malang. Berdasarkan hasil temuan KOPMAS, mereka kesulitan akses kesehatan seperti BPJS Kesehatan. Sebanyak 12 anak terindikasi mengalami gizi buruk: di Kabupaten Bandung 1 anak, Kabupaten Bandung Barat 4 anak, Indramayu 4 anak, Cirebon 2 anak dan Malang 1 anak .

Arif menambahkan, dari kunjungan tersebut masih ditemukan orang tua yang memberikan susu kental manis (SKM) sebagai minuman bernutrisi. Akibatnya, mereka justru kekurangan nutrisi bahkan terindikasi mengalami gizi buruk.

“Pemahaman yang salah di masyarakat kita hingga saat ini bahwa SKM adalah susu yang memiliki nutrisi tinggi bagi anak-anal terutama bayi padahal sudah kandungan gula pada SKM 50% adalah gula,” ujar Arif.

Perlu diketahui, proporsi status gizi sangat pendek dan pendek turun dari 37,2% (Riskesdas 2013) menjadi 30,8%. Demikian juga proporsi status gizi buruk dan gizi kurang turun dari 19,6% (Riskesdas 2013) menjadi 17,7%.

Namun yang perlu menjadi perhatian adalah adanya tren peningkatan proporsi obesitas pada orang dewasa sejak tahun 2007 sebagai berikut 10,5% (Riskesdas 2007), 14,8% (Riskesdas 2013) dan 21,8% (Riskesdas 2018).

‘Kalau kita datang langsung ke kampung-kampung yang aksesnya sulit dijangkau, mungkin kita akan menemukan lebih banyak lagi penderita gizi buruk. Hanya saja kita belum tahu,” ungkapnya. (tety)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!