Agun Gunandjar Sudarsa : Pilih Jokowi Karena Tahu Sakitnya Jadi Rakyat

JAKARTA (Pos Sore.com)-Sejak tahun 2014 hingga 2019, Presiden Jokowi terus meningkatkan dana transfer ke daerah. Khususnya dana desa, Proram Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), E warung, Kredit Usaha Rakyat (KUR). Juga banyak program sektoral kementerian lain yang lebih berorientasi rakyat sepeti Kartu Indoensia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS). Hal itu karena Jokowi si tukang mebel, sudah memahami apa yang menjadi kebutuhan rakyat. “Itulah antara lain yang membuat saya wajib mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 ini,” tegas politisi senior Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, Rabu (26/2/2019).

 

Selain itu, Agun menyaksikan perekonomian rakyat di desa terus menggeliat, karena uang rupiah tersedia di desa yang dikerjakan oleh rakyat, bukan oleh perusahaan.“Beras rakyat dibeli dan diproses jadi beras premium melalui BPNT, UMKM dibantu melalui KUR yang terus meningkat jumlahnya. Infrastruktur terus dibangun dari Sabang hingga Merauke. Baik di darat, laut dan udara. Sehingga membuat perekonomian negara ini makin efisien dan efektif,” kata Agun bangga. Ternyata, lanjut anggota Komisi XI DPR itu, memilih pemimpin sederhana, pilihlah pemimpin yang pernah dan tahu sakitnya menjadi rakyat.

 

Dengan demikian tidak mengherankan mengapa tekanan perekonomian global, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang terus menekan dan Indoensia aman, karena pondasinya kuat.“Salah satunya pergerakan ekonomi rakyat di desa desa yang terus menggeliat,” ungkapnya.Karena itu, lanjut Agun, ke depan bagaimana mensinergikan kekuatan uang di pusat, yang dimiliki para pemodal dengan pergerakan ekonomi rakyat di desa-desa itu menjadi kekuatan ekonomi nasional yang mampu bersaing bahkan mengendalikan ekonomi global.“Jadi, Jokowi sangat handal dengan didampingi para pembantunya yang kompeten, berintegritas, profesional dan berpihak kepada Rakyat,” pungkasnya.

 

Presiden Joko Widodo telah mewujudkan perintah UU 32 tahun 2004 tentang Pemda dan UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, keberadaan desa, BPD maupun BUMDes, keadilan pusat dan daerah. Agun Gunandjar Sudarsa lama di Komisi II DPR dan terlibat pembentukan UU Kota Banjar tahun 2002, UU Kab Pangandaran Thn 2012, UU Pemda th 2004, UU Kementrian dan Wantimpres thn 2008, UU Keistimewaan Yogya, UU ASN dan UU Adminitrasi Pemerintahan. Dan sebagai anggota DPR RI sejak 1997 hingga 2019. (Bambang Tri )

 

Politisi senior Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!