Tingkatkan Akses Permodalan, LPDB Gandeng Asosiasi sebagai Pendamping KUMKM

JAKARTA (Pos Sore) — Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) Braman Setyo, mengatakan pihaknya akan menggandeng asosiasi sebagai pendamping pelaku Koperasi dan UMKM dalam mengakses permodalan.

Langkah ini dinilai perlu mengingat baru 17 persen KUMKM yang terakses ke lembaga keuangan. Selebihnya yang 73 persen masih jalan di tempat. Bukan karena usahanya kurang menjanjikan, melainkan karena proposal yang diajukan kerap gagal karena tidak memenuhi persyaratan dalam pengajuan modal.

“Beberapa perguruan tinggi merilis hampir 73% pelaku-pelaku usaha kita ini yang mendapat akses pembiayaan tanpa pendampingan itu pada umumnya gagal,” ungkapnya.

Karena itu, pihaknya mengusulkan agar semua asosiasi di sektor ini dilibatkan sebagai pendamping bagi pelaku usaha mikro dan koperasi agar mereka berhasil setelah mendapat suntikan modal. Nah, memiliki pihak pendamping ini menjadi syarat bagi koperasi dan UKM jika ingin mengakses modal ke lembaga keuangan atau pembiayaan.

“Solusinya bagaimana peran teman-teman asosiasi sebagai pendamping ke depannya seperti apa. Nah, ini saya kira menjadi fokus dalam FGD kali ini. Itu yang pertama,” tuturnya dalam Focus Group Discution (FGD) tentang Keuangan Mikro yang diadakan himpunan pengusaha mikro dan kecil Indonesia (HIPMIKINDO), di Jakarta, Rabu (31/7).

Pihaknya juga ingin mengajak asosiasi untuk menjalin kerja sama agar pelaku usaha kecil yang belum memiliki badan hukum bisa memenuhi hal tersebut. Apa yang LPDB sampaikan ini sebagai masukan untuk Himpikindo, yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo setelah pada 18 Juni lalu mengumpulkan sejumlah asosiasi untuk meminta masukan.

“Saya kira ini kesempatan yang cukup besar, ke depannya seperti apa, sehingga kalaupun masukan-masukan dari beberapa asosiasi ini bisa diterima oleh Pak Presiden, ke depannya seperti itu, tentunya akan keluar suatu kebijakan, baik itu dalam peraturan presiden atau keputusan presiden,” katanya.

Adapun pihak pendamping untuk pelaku usaha kecil adalah para asosiasi yang diharapkan dapat melebarkan sayap ke seluruh Indonesia mengingat pembiayaan LPDB hingga ke pelaku usaha kecil yang ada di berbagai daerah.

“Nantinya, pendampingan itu menjadi satu syarat kebijakan di dalam rangka mengakses pinjaman,” ujarnya. Braman pun memastikan pihaknya akan menggandeng asosiasi sebagai pendamping bagi pelaku usaha kecil dan koperasi jika nantinya ini menjadi ketentuan yang diteken presiden.

Dari sisi pandangan LPDB, permasalahan-permasalahan koperasi itu selain SDM, terus masalah pembiayaan. Dan, yang paling disoroti oleh LPDB adalah masalah pendampingan.

Braman mengusulkan agar adanya ketentuan tersebut mengingat sebesar 73% pelaku usaha mikro yang mendapat akses pembiayaan atau modal dari lembaga keuangan mengalami kegagalan karena tidak adanya pendampingan dari pihak yang berpengalaman.

“Forum diskusi Hipmikindo dengan LPDB KUMKM diharapkan dapat memberi masukan dan semangat baru bagi pelaku usaha serta memberi masukan kepada para pemangku kepentingan agar lebih konsen dengan keberadaan dan permasalahan Koperasi dan UKM di Indonesia khususnya dari segi permodalan,” lanjutnya.

Menurutnya, peningkatan koperasi dan UKM di Indonesia dapat meningkatkan perekonomian nasional dan taraf hidup masyarakat. Karena itu, LPDB mendukung acara yang akan mampu mendongkrak kontribusi koperasi dan UKM dalam perekonomian Indonesia. Termasuk kegiatan

Ia menuturkan, LPDB KUMKM adalah satuan kerja di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM yang bertugas mengelola dana bergulir guna perkuatan modal Koperasi dan UKM di Indonesia. Sesuai dengan tujuan pendiriannya yaitu membantu perkuatan permodalan Koperasi dan UKM.

“LPDB KUMKM merupakan lembaga yang dapat diandalkan dalam memberikan layanan pinjaman pembiayaan kepada koperasi UMKM serta mampu menjadi integrator dan percepatan pengembangan industri keuangan mikro di daerah,” katanya.

Dengan skema suku bunga yang ditawarkan LPDB KUMKM yaitu Nawacita (sektor pertanian, perikanan dan perkebunan) sebesar 4,5%, ektor riil (industri kreatif, manufaktur dan kerajinan) sebesar 5%, simpan pinjam (KSP, LKB, LKBB, BULD) sebesar 7% dan skema bagi hasil pola Syariah (koperasi syariah, LKB Syariah) sebesar 60:40.

Sejak 2008 hingga akhir Mei 2019, tercatat total penyaluran dana bergulir LPDB KUMKM mencapai Rp 9 Triliun yang disalurkan kepada 4.304 mitra di seluruh Indonesia. Dana tersebut terdiri dari pembiayaan kepada UMKM melalui LKBB sebesar Rp 550,04 miliar, pembiayaan kepada usaha mikro kecil (UMK) melalui koperasi simpan pinjam (KSP) atau unit simpan pinjam (USP) sebesar Rp 3,61 triliun.

Sementara itu, Ketua Umum HIMPIKINDO, Syahnan Phalipi, menyampaikan, pihaknya menggelar FGD ini untuk menjaring masukan dari berbagai pihak terkait berbagai masalah yang dihadapi usaha mikro dan kecil serta memecahkan atau mencari jalan keluarnya.

Setelah pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara pada 18 Juni lalu, Presiden akan kembali memanggil untuk mendengarkan masukan untuk memajukan usaha mikro dan kecil di Tanah Air. “Agar kita beri masukan, katanya siap-siap 2 bulan dipanggil lagi,” tuturnya.

Ia juga menyorot lima masalah pokok yang tengah dihadapi UMKM Indonesia. Yaitu masalah akses pembiayaan yang baru sekitar 20 persen, organisasi dan SDM, peluang usaha, birokrasi dan regulasi, serta pembukuan.

Dalam FGD ini hadir pula Sekjen Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Muhamad Sukri, yang juga didaulat menjadi narasumber. (tety)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!