7 C
New York
05/12/2020
Aktual

Tarif JKN Naik, Masyarakat Harus Lihat Manfaat Layanan yang Didapatkan

BOGOR (Pos Sore) — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengatakan masyarakat tak perlu mengeluhkan kenaikan biaya iuran BPJS Kesehatan. Karena sesungguhnya pemerintah membiayai sekitar 134 juta jiwa penduduk miskin melalui segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Jadi apa yang memberatkan secara personal? 134 juta jiwa itu karena dibayarkan pemerintah, jadi tidak ada sanksi buat mereka,” kata anggota DJSN dari unsur ahli, Ahmad Ansyori, dalam Diskusi Evaluasi Capaian dan Harapan Pelaksanaan Kerja Forum Media DJSN 2019, di Cikopo, Bogor, Senin (14/10) malam.

Bisa jadi karena masyarakat yang tidak paham atau basis datanya yang harus dilihat lagi. Ada warga yang tidak mampu yang tidak terdata oleh pemda, dan pemda ternyata gagal memasukkan warga tersebut ke PBI.

Menurutnya, di negara maju yang sukses menyelenggarakan jaminan sosial karena dibarengi penegakan hukum. Di Korea Selatan, misalnya, 99,98 persen masyarakatnya menjadi peserta jaminan sosial di negara itu. Mereka menerima dikenakan sanksi jika menunggak. Tidak menjadikannya beban.

Badan usaha yang menunggak misalnya, selama dua bulan aset perusahaan dibekukan. Setelah melunasi baru aset tersebut bisa digunakan. Dan, mereka tidak marah. Mereka menyadari pentingnya asuransi bagi kelangsungan hidup masyarakat.

“Saya pernah tanya, kenapa harus ikut jaminan sosial yang wajib bagi mereka kan mereka punya asuransi pribadi juga? Dia jawab, kapan lagi dia bisa membantu orang-orang Korea miskin lainnya. Yang memiliki jiwa Pancasila malah mereka,” tuturnya.

Begitu pula di Kuala lumpur. Jika ada badan usaha yang menunggak, maka paspornya dibekukan. Saat itu, ada sekitar 600 sampai 750 pengusaha yang menunggak. Paspor akan bisa diberlakukan jika sudah membayar setengahnya dari nilai total tunggakan. Dan, mereka memahaminya.

Menurut Ansyori, peserta JKN tidak aktif merupakan peserta yang menunggak iuran. Sebagian dari peserta tidak aktif disebabkan oleh Adverse Selection, yaitu mendaftar saat sakit dan tidak melanjutkan iuran ketika sehat. Lebih dari 50% menandakan lebih banyak peserta tidak aktif dibandingkan peserta yang aktif.

“Usulan DJSN soal kenaikan iuran adalah Rp120.000 untuk kelas 1, Rp82.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3. Namun akhirnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan iuran menjadi Rp160.00 untuk kelas 1, Rp110.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3,” sebut Ansyori.

Dia menyayangkan pengumuman kenaikan tarif iuran JKN oleh pemerintah ini tidak diikuti dengan penjelasan yang tuntas tentang alasan dan dasar latar belakang mengapa tarif iuran perlu dinaikkan. Sehingga masyarakat yang tahu tarif sebelumnya hanya Rp80.000 untuk kelas 1, kemudian naik jadi Rp160.000, merasa terbebani karena kenaikan mencapai 2 kali lipat atau 100%.

Padahal, kalau mau dihitung-hitung selama tahun 2018, total pemanfaatan layanan kesehatan melalui JKN mencapai 233,9 juta layanan. Rinciannya terdiri dari 147,4 juta layanan pada Fasilitas Kesehatan Tahap Pertama (FKTP), 76,8 juta layanan Rawat Jalan RS, 9,7 juta Layanan Rawat Inap RS. Rata-rata jumlah layanan kesehatan melalui JKN mencapai 640.822 layanan setiap hari.

Anggota DJSN dr. Zainal Abidin, menambahkan, kedisiplinan peserta membayar iuran menjadi salah satu unsur dukungan atas keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena, pada prinsipnya pelaksanaan jaminan sosial sebenarnya ingin membangun jiwanya bangsa Indonesia. Kalau hanya membangun raga, akan cepat keropos. Kelihatannya bagus tapi ternyata tidak demikian adanya.

“Sebetulnya usulan kenaikan iuran versi DJSN ada filosofi dan dasar perhitungannya. Di sinilah pentingnya menyosialisasikan filosofinya. Sebab kalau tidak ditangkap filosofinya maka akan dianggap jadi beban bagi masyarakat. Spirit jaminan sosial yang tertangkap adalah beban, bukan manfaatnya,” tukas dia.

Karenanya, sosialisasi yang paling efektif adalah menceritakan dan menyampaikan hal yang positif kepada masyarakat tentang jaminan sosial dilakukan oleh orang yang pernah merasakan langsung manfaat jaminan sosial. “Para peserta yang pernah merasakan manfaat jaminan sosial lah yang paling efektif,” ujar dia. (tety)

Related posts

Transjakarta Mogok, Lalin Kebon Jeruk Padat

Tety Polmasari

Indonesia Bagi Kunci Sukses UKM Era Digital di Italia

Tety Polmasari

Menkeu Sudah Siapkan Dana, Anis Minta Jokowi Segera Kucurkan BLT

Akhir Tanjung

Leave a Comment