20.2 C
New York
03/06/2020
Aktual Nasional

Anggaran Pemindahan Ibu Kota Baru Dialihkan, Anis Ingatkan Pemerintah Bantuan Harus Tepat Sasaran

JAKARTA (Pos Sore) — Politisi PKS Anis Byarwati, yang juga anggota komisi XI DPR RI, memberikan apresiasi terkait pengalihan anggaran penyiapan proyek infrastruktur ibu kota baru di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Anis sendiri sejak 3 April lalu telah menyuarakan gagasan penundaan penyiapan proyek ibu kota baru agar anggaran dan kerja pemerintah bisa difokuskan pada penanganan dan penanggulangan pandemic Covid-19. “Segera tarik Omnibus Law Cipta Kerja, dan tunda agenda pemindahan ibu kota. Gunakan anggarannya untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi rakyat,” tegasnya kala itu.

Menurut Anis, besarnya anggaran persiapan pemindahan ibu kota baru yang mencapai 89,472 triliun itu akan sangat berarti jika dialihkan untuk penanganan dan penanggulangan pandemic Covid-19. Yang dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat banyak. Dana sejumlah itu, sangat signifikan untuk dibuat program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Karenanya, Anis menyambut positif keputusan pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kamis, 23 April 2020. Menurut menkeu, selain anggaran dasar infrastruktur dasar proyek ibu kota baru, Kementerian PUPR juga mengalihkan alokasi belanja modal ke biaya penyiapan rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Dari total anggaran belanja modal Kementerian PUPR yang jumlahnya mencapai Rp 120 triliun, sebagian sudah dialihkan.

“Namun harus diingat pengalihan anggaran ini harus benar-benar digunakan tepat sasaran. Jangan sampai banyak anggaran dialihkan tapi dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat banyak,” tukasnya di Jakarta, Senin (26/4/2020).

Anis menekankan agar pemerintah membuat perencanaan dan sistem yang baik. Tentu saja agar bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemic Covid-19 ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak dan berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah perlu pastikan, dana bantuan untuk masyarakat yang turun, benar-benar sampai kepada mereka yang terdampak secara ekonomi dan membutuhkan,” pungkasnya. (tety)

Related posts

Anggota KIK yang Lolos ke Parlemen Sepakat Ketua MPR RI 2019-2024 dari Partai Golkar

Akhir Tanjung

Ngaku Anak Pejabat, Polisi Gadungan Ditangkap

Tety Polmasari

Komut BTN Luncurkan Buku Leadership

bambang tri

Leave a Comment