20.2 C
New York
03/06/2020
Aktual

Saatnya Berdikari dari Keterpurukan Pandemi Covid-19

JAKARTA (Pos Sore) — Pandemi Corona atau Covid-19 menguji kualitas bangsa Indonesia. Sejarah panjang peradaban dunia menunjukkan bangsa-bangsa yang unggul mampu untuk bangkit dari keterpurukan. Setidaknya ada tiga hal penting yang menguji ketahanan bangsa ini: kepemimpinan dalam krisis, solidaritas sosial, dan sistem kesehatan nasional.

Ketua IDI Cabang Lombok Timur/Founder Kampung Bahagia Indonesia Dr. Kurnia Akmal menyakini Indonesia akan bisa bangkit kembali setelah pandemi Covid-19 ini berakhir. Setidaknya jika merujuk pada pengalamannya ikut menangani bencana Gempa Lombok pada 2018.

“Masyarakat Lombok mampu bangkit kembali meskipun pada prosesnya tidak mudah. Akibat banyaknya dorongan dari warga yang berinisiatif untuk bergerak menghimpun semua sumber daya yang ada,” katanya saat berbicara mengenai momentum Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei).

Ia menyampaikan hal itu kala menjadi narasumber web seminar bertajuk “Kebangkitan Nasional: Saatnya Berdikari dari Keterpurukan”, di Jakarta. Webinar yang dimoderatori dr. Halik Malik, M.K.M, ini digelar oleh Yayasan Gerakan Masyarakat Sadar Gizi, Komunitas Literasi Gizi (Koalizi) dan Departemen Kesehatan BPP Kerukunan Masyarakat Sulawesi-Selatan. Turut hadir Anang Purwanto (jurnalis senior/Produser MNC Trijaya FM) sebagai narasumber.

Dokter Kurnia mencontohkan adanya gerakan personal yang menginisiasi Kampung Bahagia. Gerakan ini kemudian berkembang melibatkan begitu banyak pihak baik individu maupun komunitas atau lembaga. Bermula lahir dari Posko Terpadu dan Kampung Bahagia Indonesia yang hanya menampung sekitar 150-an kepala keluarga ternyata berhasil menginspirasi lahirnya gerakan-gerakan lain untuk bangkit dan pulih dari keterpurukan.

“Dinamakan Kampung Bahagia karena dilandasi oleh pemikiran bahwa untuk bangkit harus dimulai dengan cara pandang dan pemikiran positif, bahwa setiap badai pasti berlalu. Selalu ada alasan untuk tetap berbahagia di tengah musibah, karena adanya dukungan dari berbagai pihak,” jelas Kurnia.

Namun, di sisi lain, Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia/MHKI Dr. Mahesa Paranadipa, M.H. mengatakan, dari sudut pandang Sistem Kesehatan Nasional (SKN), saat ini mengalami berbagai problem, seperti disharmoni peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Hal yang paling aktual saat ini adalah harmonisasi UU Wabah Penyakit Menular, UU Penaggulangan Bencana, dan UU Kekarantinaan Kesehatan.

“Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB sebagai kebijakan utama penanganan pandemi corona di Indonesia dianggap tidak menyelesaikan permasalahan, padahal dimungkinkan untuk karantina wilayah dengan skrining ketat dan deteksi cepat jika mengacu pada regulasi yang ada,” jelasnya.

Mahesa juga mengkritik tentang pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan, yang tidak ditopang oleh regulasi yang tepat. Misalnya tentang rekam medis dan resep elektronik, serta masih rendahnya pengawasan terhadap logistik, sumberdaya manusia (SDM) dan pelayanan kesehatan.

Ia pun memberi beberapa rekomendasi untuk pembenahan sistem ketahanan kesehatan nasional yang sedang dicanangkan pemerintah. Seperti meningkatkan dasar hukum SKN dari Perpres menjadi UU.

“Undang-undang ini bisa dikategorikan sebagai Omnibus Law di bidang kesehatan, di dalam SKN tidak bisa terpisahkan dari aspek Pendidikan, oleh karenanya perlu sinergitas antara pelayanan dan Pendidikan di bidang kesehatan,” ujarnya.

Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, Dr. Ardiansyah Bahar, MKM, Direktur Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan/LK2PK, menjelaskan pandemi Covid-19 harusnya menjadi domain dari pelayanan kesehatan masyarakat. Karena, penyakit menular penanganannya membutuhkan pendekatan health protection.

Negara Vietnam, contohnya, yang berhasil menekan penyebaran Covid-19, sebab masyarakat disiplin untuk menjaga kesehatan diri dan pemerintahnya sigap me-nyiapkan instrumen kesehatan warga. Selain arahan langkah-langkah kesehatan masyarakat, pemerintah menjaga persediaan kebutuhan dasar masyarakat seperti meningkatkan dan melengkapi rumah sakit regional.

Dari sudut pandang kepemimpinan nasional serta pola komunikasi publik, Hasanuddin, S.IP., M.AP, dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, menyampaikan kepemimpinan nasional menjadi kunci utama untuk bangsa ini bangkit dari krisis. “Sejatinya, kebijakan yang telah dibuat pemimpin harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, jika ada pejabat yang mencoba membuat kebijakan yang berbeda harus ditegur,” tukasnya. (tety)

Related posts

Ini Karakteristik Penipuan Investasi Berkedok Koperasi

Tety Polmasari

Harga Ayam Anjlok, Dokter Slamet Minta Dirjen Kementan Tidak PHP

Akhir Tanjung

Taking care of Multiple Tasks – The Keys to Success

Tety Polmasari

Leave a Comment