24.1 C
New York
09/07/2020
Aktual Ekonomi

New Normal, PKS: Belum Saatnya Diberlakukan

JAKARTA (Pos Sore) — Rencana pemberlakuan new normal terus disosialisasikan pemerintah. Presiden Joko Widodo pun sudah meninjau beberapa tempat untuk kesiapan pemberlakuan “normal yang baru”. Apakah yang dilakukan pemerintah sudah tepat di saat tren Covid-19 belum juga melandai?

Anis Byarwati, politisi PKS yang bertugas di komisi XI DPR RI, memberikan pandangannya terkait pemberlakukan new normal dari sisi ekonomi yang saat ini sedang menurun. Menurutnya, new normal belum semestinya diberlakukan pemerintah saat ini.

“Karena, jumlah pertambahan kasus yang masih cukup tinggi. Rata-rata 400 kasus positif virus corona bertambah setiap hari. Bahkan pada 21 Mei lalu, terjadi peningkatan kasus positif corona sebanyak 973 orang,” tandas anggota DPR RI dari dapil Jakarta Timur ini, di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Hal lain yang belum bisa dikatakan new normal siap diberlakukan, dapat dilihat dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ternyata belum efektif. Terbukti masih banyak masyarakat beraktifitas keluar rumah tanpa masker atau tanpa jaga jarak.

Anis juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam menyediakan fasilitas Kesehatan yang memadai. Dengan kurva yang masih naik dan aktivitas masyarakat yang akan kembali dibuka, kemungkinan penambahan pasien positif dalam jumlah besar akan sangat nyata.

“Jika pemerintah memaksakan diri menerapkan new normal, menurut saya justru akan mengkhawatirkan. Sebab, peningkatan aktivitas masyarakat akibat kebijakan itu bisa berpotensi menambah jumlah kasus virus corona di dalam negeri,” imbuhnya.

Selain itu, ketika new normal diberlakukan secara efektif pun, daya angkat industri terhadap perekonomian tidak akan sama dan tidak akan sekuat ketika sebelum pandemi corona terjadi. Mengapa? Karena new normal diberlakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, physical distancing tetap dilakukan, dan para pekerja yang berusia di atas 45 tahun tidak bisa masuk kerja.

Faktor-faktor ini, menurutnya, akan mempengaruhi struktur pekerja di perusahaan-perusahaan. Karena itu, pemerintah harus benar-benar melakukan kajian yang matang soal skenario dan dampak new normal kepada kesehatan masyarakat dan perekonomian.

“Jangan sampai tujuan new normal malah seperti jauh panggang dari api. Jangan sampai pemberlakuan kebijakan new normal membuat jumlah kasus justru makin bertambah dan membuat pemulihan ekonomi menjadi makin lama untuk Indonesia,” tegasnya. (tety)

Related posts

The most recent Steel Reports Reviews Supply by china manufacturer

Tety Polmasari

Gabungan LSM se-Sumsel Protes Ijazah Palsu Calon Wakil Gubernur

Tety Polmasari

DPP Kosgoro Pertanyakan KPU Tetap Lantik Dua Kader Golkar yang Dipecat

Tety Polmasari

Leave a Comment