24.1 C
New York
09/07/2020
Aktual Kesra

Pemerintah Diminta Berikan Prasarana Pendukung New Normal di Rumah Ibadah dan Pesantren

JAKARTA (Pos Sore) — Satgas Lawan Covid-19 DPR RI meminta pemerintah memberikan sarana dan prasarana pendukung penerapan fase new normal kepada rumah ibadah maupun pesantren di seluruh Indonesia. Pemerintah jangan membebani rumah ibadah maupun pesantren untuk mengadakan seluruh sarana prasarana sesuai protokol kesehatan pada masa new normal.

“Anggaran untuk membeli bilik disinfektan, hand sanitizer, alat pengukur suhu itu kan ada yang mampu, banyak yang tidak mampu. Nah itu loh, ini diminta jadi perhatian pemerintah dengan anggaran Covid-19 yang ada supaya bisa dialokasikan untuk umat melalui rumah-rumah ibadah,” kata Koordinator Satgas DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat bertemu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, di kantor PBNU, Rabu (3/6/2020).

Selain bertemu PBNU, Satgas DPR RI bertemu dengan para pemimpin organisasi keagamaan lainnya yakni Pengurus Pusat Muhammadiyah, Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Pihaknya meminta masukan dari sejumlah organisasi keagamaan terkait rencana pemerintah menerapkan new normal.

“Masukan dari para pemimpin agama dan ulama itu akan diteruskan kepada pemerintah,” katanya seraya menambahkan berdasarkan pertemuan itu, organisasi keagamaan memandang ada sejumlah peraturan yang tumpang tindih. Bahasa yang digunakan pemerintah dalam aturan juga tak mudah dicerna masyarakat awam.

Organisasi keagamaan meminta supaya aturan-aturan yang ada tidak saling tumpang tindih dan gampang diterjemahkan oleh masyarakat di level paling bawah. Penerapan new normal juga harus dipersiapkan sangat hati-hati dan matang. Terutama untuk masalah rumah ibadah dan pesantren, pemerintah juga mesti memberi perhatian yang lebih.

Ia menegaskan, kedatangan Satgas DPR RI bertujuan untuk mendorong pemerintah agar mau berkoordinasi dengan civil society dalam menangani Covid-19. “Kesimpulannya pandemi Covid-19 ini bisa kita atasi kalau kita bekerja sama, kompak, kuat, bersatu. Kalau tidak, ini bisa lama. Apa pun itu, kekuatan bersama sangat penting untuk menghadapi Covid-19,” ujarnya.

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj, mengatakan kehadiran Satgas DPR RI ini langkah positif di saat Indonesia tengah menghadapi wabah Covid-19. Ia pun mengimbau pemerintah untuk menggandeng seluruh elemen masyarakat dalam menanggulangi pandemi.

“Ketika kita menghadapi musuh bersama maka kita harus bergandengan tangan untuk menghadapi tantangan di depan mata kita. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil. Ini tidak bisa teratas hanya oleh satu pihak saja, harus rame-rame, ya pemerintahnya, ya masyarakatnya, ya civil society, tokoh-tokoh masyarakatnya,” katanya..

Said Aqil menyayangkan pemerintah tidak mengajak PBNU untuk membahas penanganan wabah Covid-19. Padahal, NU memiliki jaringan hingga ke tingkat desa atau dusun bahkan di wilayah yang demografi penduduk muslimnya minoritas. “Selama ini sama sekali pemerintah belum pernah ngajak ngomong, ngajak bicara pada NU,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KWI, Agustinus Heri Wibowo, berharap regulasi yang diterbitkan pemerintah mudah, aman, dan cepat bisa diimplementasikan. “Sehingga tidak menimbulkan hal-hal kontraproduktif atau menimbulkan masalah baru,” kata Heri.

Ia menegaskan, regulasi yang diterbitkan pemerintah itu mesti mendukung penerapan protokol kesehatan dan tidak menimbulkan penyimpangan. Aturan tersebut pun mesti melihat situasi dan kondisi di tiap wilayah. Pasalnya, tidak semua daerah terdapat kasus Covid-19. “Pemerintah perlu memberi ruang yang cukup bagi majelis agama untuk mengambil keputusan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan koordinasi secara khusus sebelum menerapkan new normal di rumah ibadah agar teknisnya jangan rumit dan berbelit. Tak kalah penting, perlu ada sistem pengawasan terpadu yang melibatkan semua pihak. “Bukan hanya penyelenggara ibadah yang diawasi, tetapi pemberi izin juga mesti diawasi,” ucapnya.

KWI pun mengingatkan semua pihak untuk tidak membenturkan faktor kesehatan dengan ekonomi. “Dalam situasi sekarang ini, tidak terlalu diperlawankan antara penanganan Covid-19 dengan ekonomi. Tidak mungkin kita berdoa tapi tidak makan. Jangan lagi dibentur-benturkan karena ekonomi dan kesehatan masyarakat bisa berjalan beriringan,” katanya.

Sufmi Dasco menegaskan seluruh organisasi keagamaan meminta penerapan new normal di rumah ibadah dilakukan secara hati-hati. “Hal yang wajar kalau diperbolehkan ibadah tapi tetap terjamin keselamatan dan kesehatannya,” kata Dasco. (tety)

Related posts

Penertiban Bangunan Kalijodo Aman dan Tertib

Tety Polmasari

Stres, Merokok, Begadang Berdampak Negatif Terhadap Daya Tahan Tubuh

Tety Polmasari

Kaum Pria Anggap Wartawati Menggoda dan Seksi

Tety Polmasari

Leave a Comment