24.1 C
New York
09/07/2020
Aktual Ekonomi

Recovery Ekonomi di Era New Normal, Pendidikan Tinggi Diharapkan Kembangkan Pendidikan Vokasi

JAKARTA (Pos Sore) — Deputi IV Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Bidang Perekonomian RI, Mohammad Rudy Salahudin, mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional melambat. Karenanya, pemberlakuan new normal menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk merecovery perekonomian nasional.

Ia menyebutkan, pada kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat hanya 2,97 persen. Menurun drastis dari 5,2 persen pada 2019. Angka tersebut akan terus menurun antara 2,3 persen hingga minus 0,4 persen pada kuartal kedua jika pemerintah tidak segera mengambil langkah cepat mengatasi pandemi Covid-19.

“Pandemi yang melanda seluruh dunia tersebut telah mengakibatkan kinerja ekonomi menurun tajam, konsumsi terganggu dan kegiatan investasi juga terhambat,” katanya saat menjadi narasumber pada Webinar bertema “Peluang dan Tantangan Indonesia Menuju Era New Normal dari Perspektif Ekonomi” yang digelar Institut STIAMI, Ahad (28/6/2020).

Pandemi Covid-19 memang awalnya hanya mengakibatkan krisis kesehatan. Tetapi kemudian krisis ini merambat ke sektor sosial. Ini ditandai dengan berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka Indonesia akan mengalami krisis ekonomi dan krisis keuangan.

“Karena itulah, pemerintah melakukan berbagai kebijakan dengan tujuan mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 tersebut. Di antaranya dengan menerapkan new normal dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional-PEN (PP 23/2020),” tuturnya kepada 500 mahasiswa Institut STIAMI yang menjadi peserta seminar.

Ia melanjutkan, untuk strategi kebijakan ekonomi dalam era new normal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah stimulus fiskal dalam APBN 2020, digitalisasi mewujudkan transformasi ekonomi, Program Kartu Pra Kerja, kebijakan pembiayaan bagi UMKM (dengan KUR khusus berbasis kluster serta pemberian insentif pajak berupa fasilitas pemotongan pajak hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi.

Meski hampir semua aspek terkena dampak dari Covid-19, namun dikatakan, sektor pariwisata menjadi sektor yang paling parah, lalu sektor konstruksi dan sektor perhubungan. Sedangkan sektor tekstil, kimia-farmasi-alat kesehatan, makanan minuman, adalah sektor yang berpotensi menjadi pemenang.

Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Frans Teguh, mengakui pariwisata adalah sektor yang paling awal terdampak pandemi Covid-19 dan akan menjadi sektor paling lama recoverynya. Dibutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 tahun untuk memulihkan sektor ini, tentunya dengan berbagai penyesuaian.

Dikatakan, untuk merecovery sektor pariwisata, pemerintah diakui telah melakukan sejumlah langkah strategis. Mulai dari mitigasi krisis pariwisata, langkah pemulihan, strategi percepatan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada new normal serta strategi pariwisata berkelanjutan.

“Masa pandemi ini menuntut peningkatan tata kelola ekosistem pariwisata dengan baik, dengan berprinsip pada sustainable development, resilience, locality, adaptation/ mitigation, climate changes, implementation code of ethics, balancing life, happiness, equilibrium values, danconvergence values,” papar Frans yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut.

Namun, menurut kedua narasumber, di tengah hantaman krisis akibat pandemi Covid-19, peluang ekonomi masih tetap terbuka. Meski peluang tersebut tentu harus beradaptasi dengan pandemi Covid-19.

Salah satu peluang yang dapat digarap adalah mewujudkan transformasi ekonomi digitalisasi dengan mentransformasi aktivitas ekonomi dan menciptakan peluang usaha baru. Percepatan ekonomi digital tersebut harus dilakukan segera sambil menanti ditemukannya vaksin Covid-19.

Sementara itu, Dekan Fakultas Administrasi Institut STIAMI Dr Novianita Rulandari S.AP, M.Si, menjelaskan skenario new normal ini sudah disiapkan oleh pemerintah sebagai upaya menyelamatkan negara dari krisis ekonomi dan krisis keuangan.

“Di tengah upaya pemerintah melakukan recovery ekonomi, ternyata kurva Covid-19 di Indonesia angkanya masih tinggi. Dan ini perlu kita pecahkan bersama. Itu mengapa kita mengadakan seminar ini sebagai media sharing mencari solusi terbaik dari krisis yang diakibatkan virus corona,” tandas Novianita.

Dalam diskusi yang juga menampilkan Direktur Pasca Sarjana Institut Stiami Dr. Taufan Maulamin, SE, MM, Kepala LPPM Institut Stiami Resista Vikaliana, menyampaikan masa pandemi ini menuntut Indonesia mengatasi kondisi ekonomi yang terdampak Covid-19. Karenanya, ada dua rekomendasi terkait hasil seminar.

Pertama, meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan stimulus kebijakan ekonomi dengan tepat sasaran. Selain itu, melakukan strategi percepatan terhadap transformasi ekonomi digital, dan peningkatan dukungan terhadap pengembangan UMKM dalam pemulihan ekonomi masa pandemi.

Kedua, pendidikan tinggi, diharapkan untuk mengembangkan pendidikan vokasi agar dapat meningkatkan peran dalam DUDI/ Dunia Usaha Dunia Industri dalam pemulihan ekonomi masa pandemi. (tety)

Related posts

Beratnya Beban Kerja Jurnalis Masa Kini

Tety Polmasari

Pemilik Gudang Petasan Diperiksa

Tety Polmasari

Agun Nilai Pidato Jokowi Bangun Optimisme Indonesia ke Depan

Akhir Tanjung

Leave a Comment