23.4 C
New York
09/08/2020
Aktual Kesra Nasional

Jelang Rapat Paripurna DPR 2020, Kowani Dukung RUU Perlindungan PRT menjadi UU

JAKARTA (Pos Sore) — Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd, mengatakan Kowani mendukung RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi UU. Selama 16 tahun Kowani terus mengawal RUU ini dan selama itu pula belum berhasil disahkan menjadi undang-undang.

Giwo mengatakan Kowani begitu peduli mengawal RUU tersebut karena sebagai perempuan sering menjadi korban diskriminasi. Dalam dunia kerja dan sosial masih ada sikap dan pandangan serta penghargaan kodrati perempuan yang dimarginalkan terutama sebagai Pekerja Rumah Tangga.

Dikatakan, PRT lebih banyak dianggap sebagai pekerja domestik, yang sifatnya membantu keluarga, maka sampai sekarang pun masyarakat sulit untuk mengubah cara pandang tentang PRT. Contohnya saja dalam hal penyebutan. Ada beberapa yang menyebutnya asisten rumah tangga (ART), dan secara umum dalam keseharian PRT, lebih sering disebut pembantu rumah tangga.

“Belum banyak masyarakat yang familiar dengan istilah Pekerja Rumah Tangga, dan
PRT adalah pekerjaan yang rawan dan rentan dalam perlindungan hukum,” kata Giwo dalam jumpa pers daring mengenai “RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Jelang Rapat Paripurna DPR 2020, Minggu (5/7/2020). Hadir pula Lita Anggraini,
Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Lena Maryana dari Maju Perempuan Indonesia, Theresia Iswarini selaku Komisioner Komnas Perempuan, dan Mike Verawati selaku Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia.

Jumlah PRT di Indonesia mencapai 4,2 juta. Dari angka ini 84 persennya didominasi perempuan dan sebanyak 14% dari angka tersebut dilakoni anak di bawah usia 18 tahun. (data Survey ILO). Karenanya, kata Giwo, Kowani sebagai organisasi federasi perempuan yang tertua dan terbesar peduli akan hal ini. Dan yang menjadi dasar kepedulian tersebut adalah amanat dan mandat sebagai Ibu Bangsa. PRT adalah juga bagian dari Ibu Bangsa.

“Karenanya, RUU Perlindungan PRT harus segera diundangkan, agar keadilan sosial dan hak azasi setiap individu termasuk PRT menjadi kenyataan, sebagai bagian dari pembangunan sumberdaya manusia Indonesia. Kami juga menuntut perlakuan yang adil dan seimbang dalam gender sebagai pencapaian goal SDGs 2030, serta persamaan hak dan kesempatan kerja di semua sektor, tanpa diskriminasi, dengan alasan apapun,” tegasnya.

Belum adanya regulasi, peraturan dan perundang-undangan memicu banyak terjadinya ketidakadilan dan perilaku yang tidak senonoh dan tak pantas terhadap PRT baik secara individual (insidentil) maupun secara komunal (terstruktur). “Jadi tanpa undang-undang pada hakekatnya perjuangan kita akan tidak efektif dan efisien,” urainya.

Indonesia sebagai salah satu negara hukum, Kowani mengharapkan adanya hak dan kewajiban PRT diatur dalam undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, mengupayakan Undang-undang PPRT adalah suatu keharusan.

“Kami ingin PRT tidak ditinggalkan. Kehadiran PRT dalam kehidupan keluarga sangat penting. Karena PRT lah, banyak perempuan bisa berkarya di publik, bahkan menjadi pemimpin. Tanpa ada dukungan PRT di rumah, keluarga akan mengalami kesulitan dalam urusan domestik, apalagi bagi pasangan suami istri yang bekerja di ruang publik,” tegasnya.

Maka, sudah seharusnya semua pihak mendukung lahirnya UU Perlindungan PRT, agar ada jaminan yang pasti akan status dan hak para PRT. Karena semua pihak harus peduli terhadap perlindungan hak wanita dan anak terhadap segala bentuk kekerasan serta meningkatkan harkat dan martabat wanita Indonesia. (tety)

Related posts

Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak Dimulai di Indramayu

Tety Polmasari

Bulog Siap Salurkan CBP untuk Korban Banjir Jatim

ARYODEWO

Menko PMK Serahkan ‘Alat Pengukur Tekanan Darah Mandiri’ kepada 64 K/L

Tety Polmasari

Leave a Comment