16.5 C
New York
19/09/2020
Aktual Nasional

Harga Kompensasi Penurunan Emisi Karbon RI Dinilai Kecil

Jakarta (Possore.com) — Indonesia segera mendapatkan dana kompensasi penurunan emisi gas rumah kaca kaca (GRK) dari Norwegia senilai 56 juta dolar AS.

Nilai itu merupakan hasil penurunan 112 juta ton CO2eq emisi GRK yang dilakukan RI periode 2016-2017 dimana Norwegia membayar 5 dolar AS setiap ton CO2eq emisi.

Bagi Pakar Manajemen Risiko Iklim, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Profesor Rizaldi Boer, nilai sebesar 5 dolar per ton CO2eq yang dibayar Norwegia terlalu rendah melihat upaya keras yang telah dilakukan Indonesia.

“Norwegia seharusnya memberi harga lebih tinggi,” kata Guru besar klimatologi IPB yang juga Kepala Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific (CCROM-SEAP) beberapa waktu lalu.

Rizaldi mengingatkan, luasnya wilayah yang dikelola Indonesia dan luasnya lahan gambut yang ada ditambah tantangan yang ada, Indonesia berhasil menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan secara signifikan.

Indonesia juga berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

Rizaldi meminta harga yang berlaku pada Bank Dunia tidak dijadikan rujukan. Apalagi, kenyatakan, Bank Dunia juga menjual karbon ke pasar dengan harga bisa mencapai 8 dolar AS per ton CO2eq.

Ia mengakui, dalam sebuah kemitraan bilateral, penetapan harga memang tergantung kesepakatan kedua belah pihak.
Namunp, dia mendorong agar harga per ton CO2eq yang dibayar Norwegia bisa dinegosiasi ulang.

“Bisa dinegosiasikan lagi. Yang penting kita bisa memberikan argumentasi yang kuat bahwa 5 dolar terlalu kecil untuk konteks Indonesia,” katanya.

Untuk memperkuat upaya renegosiasi harga, Rizaldi menyatakan perlunya memperkuat argumentasi yang diajukan.
Perbaikan metodologi, akuntabilitas, dan pengurangan faktor ketidakpastian menjadi sebuah keharusan.

“Usaha kita akan tercermin dari berkurangnya ketidakpastian dari estimasi pengurangan emisi GRK yang kita ukur. Saya kira pemerintah sedang mengarah ke sana,” katanya.

Lebih Serius
Sementara itu Menurut Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya, pembayaran pertama RBP dari Norwegia harus menjadi penyemangat bagi semua pihak untuk lebih serius lagi mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia tanpa merusak hutan.

Dia juga menyatakan, arahan Presiden Joko Widodo agar dana tersebut digunakan untuk program-program pemulihan hutan dan lingkungan hidup berbasis masyarakat sangatlah tepat.

Setelah 10 tahun menanti kesungguhan negara maju atas usaha Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), Norwegia menyatakan kesiapannya untuk segera menyalurkan dana kompensasi kepada Indonesia.

Indonesia dinilai telah berhasil menurunkan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

Dana kompensasi dengan skema Result Base Payment (pembayaran berbasis kinerja/RBP) itu akan dibayarkan 5 dolar AS untuk setiap ton CO2eq emisi GRK.

Sedangkan RI sudah menurunkan sekitar 11,2 juta ton CO2eq emisi GRK pada periode 2016-2017.

Penurunan emisi dihitung dengan baseline emisi GRK historis 10 tahun sejak periode 2006-2007 sampai 2015-2016.

Menurut Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ruandha Agung Sugardiman, besar kompensasi per ton yang dibayarkan Norwegia sebesar 5 dolar AS per ton CO2eq atau mengacu harga yang berlaku pada Bank Dunia (World Bank) tentang REDD+.

Menurut Ruandha, dengan skema RBP, maka pembayaran dari Norwegia dipastikan akan bervariasi setiap tahunnya, tergantung emisi GRK yang berhasil dikurangi Indonesia.

Ia menambahkan dengan skema yang ada saat ini, maka butuh waktu hingga 10 tahun lagi sampai seluruh kompensasi yang dijanjikan Norwegia bisa dicairkan.

Untuk itu, perluasan kemitraan dengan mengamandemen LoI sedang disiapkan dengan memasukan isu mangrove dan gambut.

Perluasan kemitraan ini diharapkan bisa memperbesar perhitungan capaian penurunan emisi GRK Indonesia sebagai dasar perhitungan RBP.

Norwegia, kata Ruandha, juga siap jika RBP yang dibayarkan akhirnya lebih dari 1 miliar dolar.

Bisa dibilang dana ini merupakan pembayaran pertama Norwegia atas prestasi Indonesia dalam menurunkan emisi GRK sesuai Letter of Intent (LoI) dan ditandatangani Mei 2010.

Berdasarkan LoI, Indonesia akan mengambil kebijakan untuk menurunkan emisi GRK, termasuk yang paling fenomenal penghentian izin baru di hutan primer dan lahan gambut.

Sebagai kompensasi, Norwegia akan menyalurkan pendanaan sebesar 1 miliar dolar AS.

Sejauh ini, Norwegia baru menyalurkan sekitar 200 juta dolar sebagai bagian dari fase persiapan.

Untuk pembayaran periode 2016-2017, Indonesia semula dihitung akan menerima pembayaran untuk penurunan emisi GRK sebanyak 4,8 juta ton CO2eq.

Namun setelah dilakukan verifikasi independen dan dilakukan perbaikan metodologi, penurunan emisi GRK Indonesia yang akan dikompensasi Norwegia sebanyak 11,2 juta ton CO2eq.

Nilainya sebesar 56 juta dolar AS atau sekitar Rp840 miliar (kurs Rp15.000/dolar).

Indonesia secara nasional dari pengurangan deforestasi jika difokuskan pada wilayah-wilayah dengan risiko deforestasi tinggi dan diberi pendampingan maksimal untuk pengembangan ekonomi lokal yang sejalan dengan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Norwegia menyatakan kesiapannya untuk segera menyalurkan dana kompensasi kepada Indonesia yang telah berhasil menurunkan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

Dana kompensasi dengan skema RBP itu akan dibayarkan untuk 11,2 juta ton CO2eq emisi GRK yang berhasil diturunkan Indonesia pada periode 2016-2017.

Related posts

Kecewa Terhadap Hasil Pileg, Kantor Perindagkop Tolikara di Bakar

Tety Polmasari

Indonesia Kuasai Teknologi Baterai Lithium

Tety Polmasari

Beda Gaya Jum’atan Prabowo dengan Jokowi

Ramli Amin

Leave a Comment