17.1 C
New York
20/09/2020
Aktual Nasional

DJSN Kaji Kelas Standar Sesuai KDK

JAKARTA (Pos Sore) — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyampaikan rencana pemerintah untuk menerapkan kelas standar guna menggantikan sistem kelas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, tengah dikaji. Tetapi untuk menerapkannya, perlu disusun kebutuhan dasar kesehatan (KDK).

“Nantinya KDK ini akan menjadi acuan dalam menerapkan kelas standar,” kata anggota DJSN dari unsur pekerja, Untung Riyadi, pada diskusi yang membahas monitor dan evaluasi pemberitaan mengenai jaminan sosial, di hotel Pomelotel, Tebet, Jakarta Kamis (30/7/2020).

Wacana penerapan kelas standar ini muncul setelah BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran menahun akibat terjadinya ketimpangan antara pendapatan iuran kepesertaan dengan beban operasional yang dibayarkan operator program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut.

Menurut Untung, kelas standar sebenarnya mandat lama yang belum terealisasi, bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Kelas standar tersebut termaktub dalam Perpres 74 Tahun 2020, bahwa pemerintah wajib menyiapkan kebutuhan dasar kesehatan rakyat. Pemikiran untuk menerapkan kelas standar muncul setelah BPJS Kesehatan mengalami defisit terus menerus.

Untung menjelaskan, kelas standar adalah wujud dari prinsip ekuitas dari sistem JKN. Semua peserta memiliki kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya. Agar peserta bisa mendapatkan manfaat yang tidak dibeda-bedakan.

“Untuk mewujudkan kelas standar, harus dirumuskan kebutuhan dasar kesehatan peserta BPJS Kesehatan. Equitas basisnya adalah kebutuhan dasar kesehatan yang menjadi rujukan. Merumuskan kelas standar harus sesuai kebutuhan dasar kesehatan,” ujar Untung.

Kebutuhan dasar kesehatan ini misalnya terkait jarak antar tempat tidur perawatan, luas ruang perawatan, fasilitas AC atau non AC dan lainnya. Dan ini berlaku untuk yang rawat inap, bukan rawat jalan. “DJSN sebagai institusi pertama yang leading dalam penyusunan kelas standar,” ujarnya.

Anggota DJSN dari unsur pemberi kerja, Paulus Agung Pambudhi mengatakan kebutuhan dasar kesehatan ini berfungsi untuk memberikan jaminan manfaat kepada peserta. Apakah dalam praktiknya peserta mendapatkan manfaat yang sesuai atau tidak. Tetapi prinsip dasarnya adalah tidak membedakan antar peserta. Semua mendapatkan hak yang sama.

Hak dasar kesehatan peserta BPJS Kesehatan tersebut terpenuhi sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

“Jadi, pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang pada dasarnya tidak membedakan. Semua peserta mendapat hak yang setara. Tapi ingat ini khusus pelyanan rawat inap saja. Apakah akan ada penetapan tarif tunggal? Itu masih dalam pembahasan,” kata Agung.

Diakui Agung, penggunaan manfaat selama ini menjadi salah satu faktor yang membebani pengeluaran BPJS Kesehatan. Akibatnya badan tersebut mengalami defisit dari tahun ke tahun. Baru tahun 2019 BPJS Kesehatan mencatat profit senilai Rp369 miliar.

DJSN mencatat sepanjang tahun 2019 lalu saja terdapat 433 juta kunjungan baik untuk klaim fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun klaim fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Ketidak seimbangan antara pendapatan iuran yang dikumpulkan BPJS Kesehatan dengan beban operasional dan beban pelayanan kesehatan menjadi tantangan utama dalam sistem stabilitas pembiayaan BPJS Kesehatan.

Dia menambahkan, terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan perlu ada evaluasi dalam penetapan kebutuhan dasar kesehatan. Agar disesuaikan dengan protokol kesehatan mencegah Covid-19. (tety)

Related posts

Mendesa Akan Tindak Tegas Perusahaan yang Tak Perhatikan Desa di Sekitarnya

Tety Polmasari

Komisi V DPR Nilai RUU SDA Perkuat Kewenangan Negara

Tety Polmasari

Pelajar SD Meriahkan Perayaan Global Road Safety Week 2015

Tety Polmasari

Leave a Comment